perkembangan situasi nasional minggu ke 1 bulan Juli 2010

Post Date :2010-07-06 21:23:02

Selama beberapa hari dalam pekan pertama bulan Juli 2010 ini, pemberitaan media masih didominasi oleh isu-isu politik nasional. Dari empat media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka dan Bisnis Indonesia, diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan kecenderungan materi dan arah pemberitaan beberapa media :

1.      Sidang Dewan Kehormatan KPU

Dengan prosentase pemberitaan mencapai 17%, sidang Dewan Kehormatan KPU menjadi sorotan utama beberapa media. Hasil dari sidang DK KP U itu sendiri merekomendasikan agar Andi Nurpati diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota komisioner KPU.  Andi Nurpati dianggap melanggar kode etik dalam UU Pemilu karena keterlibatan dirinya dalam kepengurusan Partai Demokrat. Selain itu, dirinya juga dinilai tidak cermat dan menyalahi tertib administrasi penyelenggaraan Pilkada, atas kecerobohannya dalam mengeluarkan surat keputusan terkait pencalonan salah satu pasangan kandidat dalam Pilkada Toli-toli. Keputusan DK KPU ini disikapi secara beragam oleh berbagai pihak. Anggota DPR khususnya Komisi III menganggap sanksi pemberhentian i ni masih terlalu ringan. Pihaknya merekomendasikan agar seluruh komisioner KPU diperiksa oleh DK karena kesemuanya dianggap bermasalah. Bawaslu yang sebelumnya telah merekomendasikan agar Andi Nurpati diberhentikan secara tidak hormat, menyayangkan keputusan yang dinilainya terlalu lembek ini. Terkait ada atau tidaknya unsur pidana dalam pelanggaran oleh Andi Nurpati, Bawaslu masih terus mendalaminya. Atas keputusan ini, Parta i Demokrat tetap pada pendiriannya untuk memasukkan nama Andi Nurpati sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik meskipun figurnya  sangat kontroversial. Pernyataan dari berbagai kalangan tersebut, termuat dalam grafik dalam gambar.

2.      Kontroversi Kasus Sisminbakum

Media terus menyoroti dinamika kasus sisminbakum dengan prosentase pemberitaan sebesar 16%. Perkembangan kasusnya sendiri saat ini telah bergulir di tingkat pemeriksaan oleh Kejaksaan. Yang cukup kontroversial adalah pemeriksaan Kejagung terhadap Yusril Ihza Mahendra yang statusnya telah dijadikan sebagai tersangka. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini bereaksi keras atas perlakuan para penyidik Kejaksaan dan meningkatkan tensi gesekan antara dirinya dengan Jaksa Agung. Dalam pernyataannya, Yusril bahkan mewacanakan isu seputar keabsahan jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung yang menurutnya tidak sah. Hal ini merupakan buntut kekecewaan Yusril atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan. Menurutnya, kasus Sisminbakum ini sarat dengan muatan politik yang bertujuan untuk mendiskreditkan dirinya dan mengalihkan perhatian publik dari mega skandal Century. Dalam hal ini, media banyak mengeksploitasi pernyataan Yusril dan beberapa pengamat untuk mendinamisir perihal dugaan motif politik di balik mencuatnya kasus Sisminbakum ini. Selengkapnya, intensifikasi pernyataan narasumber dapat dilihat dalam grafik yang tertera.

 

3.      Seleksi Pimpinan KPK

Pekan ini, pemberitaan seputar seleksi calon Ketua KPK didominasi oleh pengumuman hasil seleksi tahap awal. Dengan prosentase pemberitaan mencapai 13 %, Pansel meloloskan 145 nama dari 287 pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif. Nama-nama populis seperti Jimly Ashidiqqie, Busyro Muqqodas dan beberapa pengacara tenar dinyatakan lolos tahap selanjutnya. Transaparansi kinerja masih menjadi persoalan yang belum mampu dituntaskan. Menurut pengamat, hal ini yang menyebabkan respon dari masyarakat sedemikian minim. Masyarakat pada umumnya belum mendapatkan informasi secara terbuka dan masih dibayangi kecurigaan mengenai independensi Pansel KPK itu sendiri. Sebagian besar media mengeksploitasi pernyataan anggota Pansel untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait nama-nama calon dan penyikapan atas keraguan publik. Kuantifikasi pernyataan tersebut, tergambar dalam grafik yang tertera.

 4.      Rekening Gendut Institusi Polri

Dengan kuantifikasi pemberitaan sebesar 11%, beberapa media menyoroti munculnya kontroversi baru seputar beredarnya data rekening petinggi Polri dengan nominal sangat fantastis yang dimuat majalah Tempo. Atas pemberitaan ini, Polri memperkarakan majalah Tempo ke jalur hukum karena dianggap telah melecehkan nama baik institusi kepolisian. Meskipun beberapa kalangan menganggap bahwa Polri maupun majalah Tempo seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini melalui mediasi baik itu oleh Dewan Pers maupun pihak-pihak terkait. Akar masalahnya adalah personifikasi dalam cover majalah yang seolah-olah mengidentikkan polisi dengan celengan berbentuk babi. Sementara itu, atas beredarnya data seputar rekening-rekening petinggi Polri yang mencurigakan tersebut, pihaknya akan terus menyelidikinya. Dalam pemberitaannya, media cenderung memposisikan dirinya sebagai sarana klarifikasi bagi institusi Polri. Hal tersebut tergambar dari intensitas pernyataan beragam kalangan dalam grafik yang tertera.

 5.      Wacana Konfederasi Parpol

Konfederasi parpol yang diusulkan PAN terus menuai reaksi negatif dari partai peserta koalisi. Berita ini memperoleh prosentase pemberitaan sebesar 5%. Sebagian besar parpol koalisi menganggap bahwa konfederasi parpol ini hanyalah koalisi untuk menandingi setgab yang telah ada saat ini. Sementara itu, aktivis PAN menganggap ide partainya ini cukup baik untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan ambang batas parlementary treshold. Konsep konfederasi parpol ini mengadopsi sistem kepartaian negara Malaysia. Dari intensitas pernyataan narasumber, terlihat bahwa wacana ini mengkonfrontasi kepentingan Golkar dan PAN, yang disimbolisasikan sebagai persaingan kekuatan politik antara Aburizal Bakrie dan Hatta Radjasa. Grafik intensitas pernyataan berbagai narasumber, tertera dalam gambar.




>