Perkembangan Situasi Nasional Dwi Minggu Pertama Bulan Agustus 2010

Post Date :2010-08-19 20:11:25

Selama beberapa hari dalam dua minggu pertama bulan Agustus 2010 ini, pemberitaan media didominasi oleh isu-isu politik dan keamanan nasional. Dari lima media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Investor Daily dan Bisnis Indonesia, diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tergambar dalam grafik di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan pemberitaan utama di beberapa media :

 

1. Terorisme dan Penangkapan Abubakar Ba’asyir

Di awal bulan Agustus ini, publik dikejutkan dengan serangkaian penangkapan teroris di beberapa lokasi di Jawa Barat. Hal ini bertepatan dengan kunjungan Presiden SBY ke Kodam Siliwangi Bandung. Dari pernyataan Presiden, diketahui bahwa teroris yang tertangkap kali ini telah merencanakan penyerangan ke istana negara pada puncak peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan persentase pemberitaan mencapai 15,84%, topik ini menjadi headline di beberapa media cetak. Namun yang paling kontroversial dari serangkaian aksi kontra terorisme ini adalah penangkapan terhadap Ustadz Abubakar Ba’asyir oleh Densus 88 di kemudian hari.

Dinilai kontroversial karena ini bukanlah penangkapan yang pertama terhadap pengasuh Ponpes Ngruki itu. Setidaknya telah dua kali Abubakar Ba’asyir pernah ditangkap oleh Densus 88 karena dituduh terlibat dalam serangkaian aksi terorisme di Tanah Air. Namun dalam setiap persidangan, tuduhan tersebut seringkali tidak terbukti. Hal ini memicu keresahan di sebagian kalangan masyarakat yang menganggap bahwa aksi penangkapan ini sebagai bentuk kegegabahan polisi. Bahkan banyak diantaranya yang mengaitkannya dengan intervensi Amerika yang semakin ingin menyudutkan Islam di Indonesia.

Menyikapi hal ini, Polri menyampaikan berbagai klarifikasi serta memberikan penjelasan kepada publik terkait motif maupun kronologis penangkapan Abubakar Ba’asyir. Dominasi publikasi Polri ini dapat dibuktikan dari tingginya intensitas pernyataan jajaran pimpinannya yang dimuat di beberapa media. Hal ini menjadi sangat krusial karena apabila dugaan pendanaan terorisme yang dituduhkan kepada Abubakar Ba’asyir kembali tidak terbukti, kredibilitas Polri akan semakin terpuruk. Ketidakpercayaan publik terhadap upaya penanggulangan teroris akan semakin tinggi. Apalagi saat ini langkah-langkah kontra terorisme telah dipolitisasi dan sangat rentan untuk dapat dimanfaatkan sebagai upaya diseminasi (pengalihan) isu. Resistensi dan sentimen negatif masyarakat akan sangat merugikan pemerintah (Presiden) yang dalam hal ini selalu dianggap memiliki motif pencitraan politik yang tersembunyi. 

Terlepas dari isu-isu politis tersebut, terungkapnya jaringan teroris baru-baru ini, semakin membuktikan bahwa gerakan terorisme di Indonesia masih cukup kuat. Pasca penyergapan tokoh-tokoh Jama’ah Islamiyah, gerakan subversif ini ternyata tidak serta-merta hilang begitu saja. Mereka justru membentuk sel-sel baru yang tersebar di banyak daerah dengan modus yang semakin beragam. 


2.  Pemilihan Pimpinan KPK

Pemilihan Ketua KPK masih menempati topik teratas dengan mencatatkan persentase pemberitaan mencapai 15,84%. Kontestasi ini telah menyisakan tujuh nama untuk menjalani sesi wawancara kandidat. Mereka adalah Jimly Asshidiqie (Wantimpres / mantan Ketua MK), Busyro Muqqodas (Ketua KY), Bambang Widjojanto (Advokat), Sutan Bagindo Fahmi (Jaksa), I Wayan Sudirta (Anggota DPD), Meli Darsa (Advokat) dan Chaerul Rasyid (Purnawirawan Polisi). Wawancara ini merupakan tahapan akhir seleksi yang terpaksa mundur dari jadwal karena Pansel KPK masih harus memverifikasi data-data seputar rekam jejak para kandidat dari laporan masayarakat maupun beberapa LSM. ICW dan MAPI (Masyarakat Peradilan Indonesia) menyebut bahwa ketujuh kandidat Ketua KPK semuanya bermasalah. Profile assessment ini meliputi aspek kepemimpinan, integritas serta komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keseluruhan kandidat rata-rata memiliki kelemahan dari setiap aspek penilaian tersebut. Mulai dari gaya kepemimpinan yang otoriter, ketidakmampuan dan minimnya pengalaman memimpin lembaga negara hingga keikutsertaan membela koruptor atau turut memperlemah sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, ICW dan MAPI juga menyoroti gaya hidup para kandidat yang dinilai sangat borjuis, memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu serta dugaan plagiasi tesis dan kekurangan-kekurangan lain seputar kehidupan pribadi masing-masing calon.

Menanggapi laporan itu, para kandidat justru menilai beberapa LSM sedang memainkan kepentingan untuk meloloskan calon tertentu. Namun secara umum, masyarakat sangat mengharapkan agar Pansel berhati-hati dalam menentukan dua kandidat terpilih. Mereka yang diajukan kepada DPR haruslah figur yang profesional, berani, tegas dan bukan merupakan titipan penguasa atau kepentingan politik tertentu. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya pelemahan di tubuh KPK, mengingat tarik-menarik politik sangat mungkin mempengaruhi keputusan akhir DPR.

Indikasi perpecahan suara di tubuh DPR semakin terlihat manakala masing-masing fraksi secara implisit memfavoritkan kandidat tertentu. Demokrat dan fraksi pendukung pemerintah lainnya, cenderung mendukung nama-nama populer seperti Jimly maupun Busyro. Tipikal kepemimpinan mereka yang cenderung tidak suka melawan arus, dianggap cocok dan dapat menguntungkan kepentingan pemerintah. Sementara kalangan oposisi lebih merekomendasikan calon yang memiliki keberanian untuk melakukan gebrakan.


3.  Rekaman Suap Ade Rahardja dan Ary Muladi

Klimaks dari serangkaian polemik seputar dugaan rekayasa pelemahan KPK terjadi pekan ini. Persidangan kasus suap yang didakwakan kepada dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, belum dapat menghadirkan bukti-bukti yang mampu menjerat keduanya. Rekaman pembicaraan antara Ari Muladi (kurir Anggodo) dan Ade Rahardja (Deputi Penindakan KPK) yang dianggap sebagai bukti paling otentik, sampai saat ini belum dapat dihadirkan dalam persidangan. Polri yang pernah mengaku memiliki rekaman tersebut, justru berkilah bahwa data yang dimilikinya hanya sebatas call data record bukan voice data record.

Hal ini semakin memperkeruh keadaan, karena dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, baik Kepolisian maupun Kejaksaan mengaku memiliki rekaman pembicaraan  tersebut. Hal ini juga menguatkan dugaan adanya rekayasa untuk menjerat pimpinan KPK. Baik Kapolri maupun Jaksa Agung harus mengklarifikasi kebohongan yang dilakukan institusinya, baik itu kepada DPR maupun masyarakat secara luas. Karena telah beredar asumsi yang mengatakan bahwa rekaman tersebut menyebut keterlibatan tokoh penting sehingga kemudian sengaja dihilangkan.

 Akibat kontroversi ini, ketidakpercayaan publik terhadap dua lembaga penegak hukum tersebut semakin meningkat. Wacana seputar pencopotan Kapolri maupun Jaksa Agung sudah mulai digulirkan karena keduanya dianggap tidak mampu menyeleseikan polemik ini. Kapolri diduga mengalami tekanan psikis sehingga akhir-akhir ini kondisi kesehatannya semakin menurun. Yang ditunggu oleh publik adalah ketegasan sikap Presiden sebagai atasan kedua pimpinan lembaga tersebut. Apabila ingin menyelamatkan kepercayaan publik, Presiden harus segera mengganti keduanya dan melakukan pembenahan hubungan antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi lagi gesekan antar institusi.


4.  Penambahan Masa Jabatan Presiden

Pernyataan Ruhut Sitompul, anggota Fraksi Demokrat, mengenai penambahan masa jabatan Presiden menuai kontroversi. Hal itu dianggap sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan SBY dan bertentangan dengan konstitusi. Sesuai dengan Pasal 7 UUD, masa jabatan Presiden dibatasi hanya sampai dua periode kepemimpinan. Meskipun begitu, Ruhut bertekad mendorong terjadinya amandemen untuk mengubah aturan ini. Namun peluang keberhasilannya terbilang sangat kecil, mengingat negara ini memiliki pengalaman sejarah yang buruk terhadap kekuasaan rezim yang terlampau lama. Ketentuan yang membatasi kekuasaan Presiden, sudah sejalan dengan misi reformasi yaitu memperkuat demokratisasi negara.

Dilihat dari perspektif politik, spekulasi yang digulirkan Ruhut bisa jadi merupakan strategi Demokrat untuk menilai reaksi publik tentang wacana perpanjangan kepemimpinan SBY. Atau ini adalah bagian dari pressure internal partai, agar SBY segera memberikan isyarat siapa figur penggantinya kelak. Karena hampir tidak mungkin pernyataan Ruhut yang dikenal sebagai “peniup terompet” Demokrat ini, tidak dibicarakan sebelumnya di internal partai. Apapun itu, bergulirnya wacana ini memiliki dua potensi dampak. Pertama, jatuhnya citra partai dan SBY, akibat penilaian negatif dari publik. Kedua, kalaupun dampak negatif ini dapat dilokalisir sebagai kesalahan Ruhut semata, Demokrat dan SBY tidak dapat terhindar dari gesekan politik di internal setgab. Bahkan apabila wacana ini terus menguat, resistensi politik itu juga akan muncul dari kalangan oposisi.




>