PERKEMBANGAN SITUASI NASIONAL BULAN OKTOBER 2010

Post Date :2011-03-09 10:58:48

Selama bulan Oktober 2010 ini, pemberitaan media didominasi oleh isu-isu perpolitikan nasional. Dari lima media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Investor Daily dan Bisnis Indonesia, diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tergambar dalam grafik di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan pemberitaan utama di beberapa media :

 

1.      Pemilihan Calon Kapolri dan Konflik Komisi III DPR

 Pemilihan calon Kapolri baru untuk menggantikan Bambang Hendarso Danuri telah memasuki babak akhir. Komjen Pol Timur Paradopo sebagai calon tunggal yang diajukan Presiden telah melalui fit and proper test di Komisi III DPR. Uji kelayakan di DPR dinilai banyak pihak hanya sekedar formalitas semata, karena sebagian besar fraksi DPR sebenarnya sudah menyetujuinya sebagai Kapolri yang baru. Hal itu terbukti karena dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu, Timur akhirnya resmi menyandang predikat sebagai Kapolri.

Namun, terpilihnya Timur ini diwarnai perpecahan di internal DPR. Unsur pimpinan DPR dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang karena telah melakukan pertemuan tertutup dengan Timur sebelum diadakannya fit and proper test tersebut. Dampaknya, beberapa anggota Komisi III mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR karena dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar Tatib. Protes beberapa anggota Dewan ini telah diserahkan kepada BK DPR. Munculnya konflik internal ini menambah daftar persoalan institusional yang melibatkan anggota dan pimpinan Dewan. Ketidakstabilan soliditas anggota Dewan menyebabkan posisi Marzuki Alie sebagai Ketua DPR terbilang rentan untuk dijatuhkan.

Sementara itu terkait pemilihan Kapolri sendiri, masih dijumpai resistensi politik dari kalangan oposisi yang meragukan kredibilitas Timur Pradopo. Meskipun pada akhirnya kesembilan fraksi menyetujui pencalonan Timur, namun keterpilihannya disertai dengan beberapa catatan penting. Dalam 100 hari masa kerjanya, Timur dituntut untuk bisa menyelesaikan beberapa kasus yang menonjol seperti penuntasan kasus Century, mengusut rekening gendut petinggi Polri serta memperbaiki citra institusi Polri dengan menunjukkan kinerja yang lebih profesional. Tidak menutup kemungkinan, kursi Kapolri akan kembali digoyang apabila Timur tidak mampu merealisasikan komitmennya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ditambah lagi proses pencalonan Timur yang sarat dengan kontroversi, membuat posisinya rentan untuk dipolitisasi.     

 

2.      Kasus Bibit-Chandra

 Drama penuntasan kasus Bibit-Chandra semakin jauh dari harapan. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kejaksaan atas SKPP yang telah diterbitkannya. MA berpendapat bahwa pihaknya tidak berwenang memutus perkara PK putusan pra peradilan. Dengan ditolaknya PK SKPP ini maka kasus Bibit-Chandra berpeluang untuk terus dilanjutkan dalam persidangan. Bola panas kasus ini berada di Kejaksaan, apabila pihaknya berani mengambil kebijakan deponeering, maka Bibit-Chandra dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Namun apabila sebaliknya, maka penyelidikan dan persidangan kasus ini harus terus dilanjutkan dan dugaan pelemahan institusi KPK semakin tak terelakkan.

Berbagai pihak telah mendorong agar Plt Jaksa Agung, Darmono berani mengambil terobosan hukum untuk mengeluarkan kebijakan deponeering. Selain dapat mengakomodir keinginan publik, langkah ini juga mampu memulihkan reputasi Kejaksaan yang dinilai setengah hati menuntaskan kasus Bibit-Chandra. Apalagi setelah Hendarman Supandji dicopot dari jabatan Jaksa Agung, kredibilitas institusi ini semakin merosot dalam penilaian publik. Kesalahan dalam mengambil beberapa langkah hukum memicu terjadinya delegitimasi institusi yang mengarah pada ketidakpercayaan publik.

Namun penuntasan kasus ini diprediksi masih membutuhkan waktu agak lama, mengingat berbagai dinamika terus terjadi. Paling tidak, desakan untuk segera dikeluarkannya deponeering akan dilimpahkan pada Jaksa Agung baru yang pencalonannya sedang dibahas pemerintah. Di samping itu, KPK sendiri juga masih menunggu keputusan DPR untuk segera menetapkan Ketua KPK yang baru. Apabila serangkaian proses ini sudah selesai, baik KPK maupun Kejaksaan, baru akan menata ulang sikap institusinya menyikapi kasus ini.

 

3.      Wacana Reshuffle dan Ancaman Aksi Penggulingan Pemerintah

Bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan SBY pada 20 Oktober 2010, beberapa kelompok menggelar demonstrasi massal. Berbagai elemen massa tersebut menilai bahwa SBY telah gagal menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Elemen massa dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Bendera, mahasiswa dan konfederasi buruh turut serta dalam aksi yang dipusatkan di Istana Negara ini. Dalam aksi ini, demonstran juga mengkritik pola kepemimpinan SBY yang hanya mementingkan pencitraan politik semata. Buktinya, dalam menyikapi aksi ini, Presiden terkesan sangat reaktif dan over protective dengan menyebut ada upaya penggulingan terhadap dirinya. Padahal pengunjuk rasa hanya bermaksud menyampaikan aspirasi terkait berbagai indikasi kegagalan pemerintahan KIB jilid II. Selain di Jakarta, demonstrasi serupa juga dilaksanakan di beberapa kota besar seperti Medan dan Makassar.

Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah rendahnya kinerja perekonomian dan buruknya penegakan hukum negara. Beberapa kasus besar yang tidak diselesaikan dengan baik menjadi bukti kelalaian pemerintah. Selain disibukkan dengan aksi ini, bertepatan dengan satu tahun KIB jilid II, beredar pula isu mengenai reshuffle kabinet. Beberapa menteri yang mendapat penilaian buruk dari evaluasi tim UKP4, didesak untuk segera dicopot. Di antaranya adalah Menkumham, Menhub, Menteri ESDM dan beberapa kementerian lain. Menanggapi desas-desus ini, kalangan internal pemerintah bersikap sangat berhati-hati. Beberapa Menteri yang namanya diisukan akan diganti, ramai-ramai membela diri dan mengklaim telah bekerja secara maksimal.

Beberapa parpol yang tergabung dalam setgab turut bergejolak merespon wacana reshuffle tersebut. Golkar dan PAN, meskipun optimis dengan kinerja menteri-menterinya, namun telah mempersiapkan calon apabila sewaktu-waktu Presiden melakukan pergantian menteri. Sementara itu, Demokrat menunjukkan sinyal akan mengganti beberapa menteri yang dinilainya kurang produktif. Beberapa petinggi Demokrat dengan jelas menyebut adanya desakan dari internal partai untuk menempatkan kader-kadernya yang jauh lebih potensial dan kredibel. Di tengah kondisi seperti ini, Presiden SBY sangat sulit untuk tidak melakukan pergantian menteri. Setidaknya untuk dapat memperbaiki kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, Presiden perlu mereposisi beberapa pos kementerian strategis yang belakangan selalu bermasalah.

 

4.      Spekulasi Menuju Pemilu 2014 dan Konflik Setgab

Meskipun kontestasi Pemilu 2014 masih cukup jauh, namun beberapa parpol perlahan mulai menunjukkan ambisi politiknya. Golkar menjadi salah satu partai yang intensif membahas bakal calon presiden untuk 2014 mendatang. Dalam Rapimnasnya beberapa waktu yang lalu, beberapa pengurus wilayah dan daerah menyatakan dukungannya terhadap Aburizal Bakrie untuk maju sebagai Capres. Manuver-manuver yang dilakukan Ical beberapa waktu belakangan semakin memperkuat indikasi keinginannya untuk menjadi Capres Golkar pada Pemilu 2014 mendatang. Secara politis, ambisi Golkar ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Terbukti, Ical selaku koordinator Setgab terkesan sedemikian oportunis dengan memainkan peran ganda sebagai pengendali koalisi sekaligus pengkritik pemerintah.

Hal ini sedikit banyak menimbulkan ketegangan di internal setgab. Demokrat mengingatkan agar Golkar tidak terlalu keras mengkritik pemerintah dan tetap mendukung kebijakan-kebijakan Presiden SBY. Psywar yang sering dilakukan Golkar memicu kekhawatiran di internal petinggi Demokrat. Ketidakharmonisan antara Demokrat dan Golkar ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengubah konstelasi politik di tubuh setgab. PDIP sebagai partai oposisi, diisukan sedang didekati Demokrat untuk menggantikan Golkar sebagai mitra koalisi. Meskipun hal ini dibantah oleh kalangan internal PDIP, tidak menutup kemungkinan keduanya melakukan pendekatan politik untuk menggusur dominasi Golkar. Namun perkawinan politik antara PDIP dan Demokrat diprediksi tidak akan terealisasi dalam waktu dekat, mengingat masih kentalnya perseteruan SBY dengan Megawati.



>