Lintas Berita

CAK IMIN DESAK PEMERINTAH BERDIALOG SOAL LARANGAN ISRAEL

Rabu, 06 Juni 2018

Semarang - Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pelarangan warga negara Indonesia (WNI) masuk ke Israel.


Salah satu upaya yang ditawarkan yakni dialog dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Israel, dan seluruh negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)


Soal Cawapres, Koalisi Jokowi Tunggu Formasi Kubu Prabowo

Rabu, 06 Juni 2018

VIVA – Koalisi pendukung Joko Widodo sejauh ini belum mengumumkan figur pendamping sebagai bakal calon wakil presiden. Sekretaris Jenderal DPP Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, pengumuman cawapres Jokowi menunggu momentum yang tepat.


Menurut Johnny, kemungkinan cawapres Jokowi diumumkan setelah koalisi mengetahui formasi kubu lawan.


"Jangan buru-burulah. Yang sebelah…


Kunjungan perdana PM India, Narendra Modi, ke Indonesia: 'Untuk apa beli senjata?'

Rabu, 30 Mei 2018

Perdana Menteri India, Narendra Modi, sudah memulai lawatan pertamanya ke Indonesia selama tiga hari yang akan dilanjutkan ke Singapura dan Malaysia.


Pada Rabu (30/05), Modi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, masyarakat India di Indonesia, serta kalangan dunia usaha. Menurut rencana, dia…


Jaksa Sebut Aman Abdurrahman Pernah Imbau Pengikutnya Jihad pada Desember 2015

Rabu, 30 Mei 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Anita Dewayani mengatakan, terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman pernah mengimbau pengikutnya berjihad di tempat mereka berada. Anita menyebut Aman mengimbau jihad apabila pengikutnya belum bisa hijrah ke Daulah Islamiyah atau Suriah. "Terdakwa mengeluarkan imbauan tertulis yang beredar di media sosial pada bulan Desember 2015," kata Anita saat membaca replik atau tanggapan atas pembelaan Aman dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).

KPU Bersikukuh Eks Koruptor Tak Boleh Jadi Caleg

Rabu, 30 Mei 2018

VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor yang maju sebagai calon legislatif dalam Pemilu.


Arief mengatakan dari pernyataan Presiden di media massa, Presiden Jokowi pada intinya menyampaikan dua poin. Pertama, ada opsi di surat suara nanti diberitanda khusus yang mantan koruptor.…


Elite Demokrat: Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun

Rabu, 30 Mei 2018

VIVA – Elite Demokrat menilai, peta politik terkait kandidat calon presiden dan wakil presiden masih relatif imbang. Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto menyebut, peluang imbang ini termasuk bakal capres petahana Jokon Widodo.


"Calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang bermunculan di publik, masih relatif imbang peluangnya. Belum ada yang mendominasi, sehingga peluangnya masih sangat terbuka,…


Soal Mantan Napi Koruptor, Sandiaga Sepakat dengan KPU

Kamis, 24 Mei 2018

VIVA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno, mengaku setuju dengan rencana Komisi Pemilihan Umum yang ingin melarang mantan terpidana korupsi ikut pilkada dan pemilu. Menurut Sandiaga, hal tersebut merupakan sanksi tegas bagi koruptor.


Menkeu Sri Ungkap Tantangan Utama Perry Jadi Gubernur BI

Kamis, 24 Mei 2018

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik dilantiknya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang hari ini. Namun ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Perry dalam menjalankan tugasnya. 


Sri mengatakan,…


Pria yang Ancam Tembak Jokowi Menyesal dan Tak Bermaksud Menghina

Rabu, 23 Mei 2018

Jakarta - Polisi menyebut S (16), pria yang mengancam akan menembak Presiden Joko Widodo menyesali perbuatannya. S mengaku tak bermaksud menghina Jokowi.

"Yang bersangkutan juga menyesali perbuatannya dan dia tidak bermaksud untuk menghujat Bapak Presiden dan dia juga tidak membenci Presiden," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Kekhawatiran PP Pemuda Muhammadiyah karena Tak Diberi Daftar Nama WNI Eks Suriah

Rabu, 23 Mei 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kebingungan karena lembaganya tak diberi daftar nama WNI yang pulang dari Suriah oleh pemerintah. Padahal, kata dia, pemerintah mengatakan ada sekitar 1.000 WNI yang pulang Suriah dan Irak serta meminta agar ormas Islam untuk hati-hati dan terlibat dalam program deradikalisasi. "Itu enggak pernah dikasih (namanya).


Terus kami harus melakukan apa dong? Ngubek-ngubek kemana? Kami enggak punya instrumen intelejen," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor PP Muhammdiyah, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Baca juga: BNPT Mengaku…