VIVA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, kembali mencurahkan isi hatinya di dunia maya soal nasibnya di pilpres. Melalui akun Instagram-nya, @yusrilihzamhd, dia menceritakan bagaimana sakit hatinya karena tak diajak bergabung koalisi Prabowo Subianto.

"Koalisi keumatan hanya fatamorgana yg tak pernah ada di alam nyata. PBB tidak pernah terlibat di sana. Bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara," kata Yusril melalui akun pada Senin 14 Agustus 2018.

Ia menceritakan bahwa telah berkali-kali sekjen fungsionaris PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizieq itu, tapi tidak ada respons sama sekali.

"Kita sudah sering bantu…

VIVA – Bakal calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Salahuddin Uno akan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang, 14 Agustus 2018.

Ancaman krisis membayangi Turki, di mana mata uang Lira jatuh sangat dalam. Laporan Reuter mengatakan, Lira menyentuh level terendahnya sepanjang sejarah di posisi 7,24 lira per dolar AS pada perdagangan Asia Pasifik. Lira telah kehilangan lebih dari 45% nilainya sepanjang tahun ini. 

Menanggapi hal itu, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, fenomena krisis Turki ini harus diwaspadai. Pasalnya fenomena tersebut bisa berlanjut dan spillover effect ke negara eropa dan emerging market. Setelah Turki, negara-negara Asia bisa menjadi korban.

"Negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Singapura. Sebagai financial hub, dampak ke kurs Singapura terdepresiasi 0,5% dalam 1 minggu terakhir. Dari situ, Indonesia bisa…

VIVA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akan segera mengumumkan calon presiden dan wakil presiden di akhir masa pendaftaran yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, pada Jumat, 10 Agustus 2018. 

Begitu calon presiden dan wakil presiden diumumkan ke publik dari partai koalisi itu, maka akan langsung mendaftarkan ke KPU yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. 

"Insya Allah hari Jumat, kan eggak mesti deklarasi langsung aja berangkat sederhana saja," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Muhamad Taufik di Jalan Kertanegara, Kebaran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 6 Agustus 2018. 

Saat ini, sedang dibahas mengenai siapakan…

VIVA – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju dengan kabar pemerintahan Joko Widodo berencana menunda pembangunan beberapa proyek infrastruktur besar. Rencana ini diperlukan untuk menekan angka impor yang tinggi dan merosotnya nilai rupiah.

SBY menyampaikan pernyataan lewat Twitternya, @SBYudhoyono. Ia mengaku mendapat kabar pemerintah akan menunda sebagian proyek infrastruktur. Bagi SBY, hal ini sudah lama disarankan olehnya.

"Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan *SBY," demikian tulis SBY, seperti dikutip Kamis, 2 Agustus 2018.

SBY mengatakan bila rencana itu benar maka…

VIVA –  Elit Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Aliyudin sempat menyampaikan ada opsi partainya abstain di Pemilihan Presiden 2019, jika Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS jadi pendampingnya.

Suhud mengklarifikasi pernyataannya itu hanya komentar pribadi, bukan sikap partai.

"Saya ingin nyatakan, itu pernyataan pribadi saya dan bukan merupakan keputusan resmi partai," kata Suhud dalam keterangan yang diberikan, Kamis 2 Agustus 2018.

Suhud menuturkan, ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sestrategis itu. Dia menyebut, tahap pertama ada di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

"Pertama, pembahasan di rapat DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) sebagai badan…

VIVA – Partai Demokrat terus melempar manuver dengan menyerang PDIP. Kali ini, elite Demokrat menyindir cara PDIP soal penuntasan kasus penyerangan kantor partai berlambang Banteng moncong putih itu pada 27 Juli 1996 atau dikenal kasus Kuda Tuli.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Rachland Nashidik menyinggung laporan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, kemarin agar menuntaskan kasus Kuda Tuli dinilai kesiangan.

"Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," kata Rachland Nashidik lewat keterangan tertulisnya,…

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) hengkang dari Partai Demokrat. Sebelum keluar dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, TGB mendeklarasikan dukunganya untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju Pilpres 2019.

Setelah keputusan itu, tak sedikit partai koalisi Jokowi yang membuka pintu bagi TGB untuk bergabung. Bahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut jika TGB menjadi Ketua tim pemenangan Jokowi di pilpres mendatang.

"Ya saat ini kan kita belum bicara (tim pemenangan), jangankan bicara bicara strukturnya aja belum. Tapi saya kira siapapun terlepas dia mewakili partai atau mewakili pribadi…

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bahwa komunikasi antara dirinya dan Presiden Joko Widodo untuk menjajaki koalisi sudah terjadi sejak 2014. Komunikasi keduanya semakin intens setahun terakhir.

SBY mengaku sampai lima kali bertemu Jokowi dalam setahun terakhir. Namun, SBY kini merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019. SBY mengungkapkan adanya hambatan tersebut saat jumpa pers seusai bertemu Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.

Dalam jumpa pers bersama tersebut, SBY tidak menjelaskan soal hambatan yang dimaksud. SBY lalu menjabarkan secara…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarti menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki lebih banyak pertimbangan dibanding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan koalisi. Sebab, Prabowo harus mempertimbangkan anggota koalisi lain agar tidak muncul kekecewaan, yang dalam hal ini adalah PKS dan Gerindra.

Salah satu pertimbangan yang dimiliki Prabowo adalah menentukan calon pasangan untuk maju ke pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pasalnya, elektabilitas Prabowo sendiri masih di bawah calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi). "Sudah jadi sebuah keharusan bagi Prabowo untuk memilih pendamping yang memiliki elektabiltias tinggi," ujar Toto ketika dihubungi Republika.co.id,…