Lintas Berita

Pilpres 2014 Cukup Diikuti Tiga Pasangan Capres

Rabu, 01 Agustus 2012

RMOL. Demokrasi yang baik dan ideal adalah demokrasi yang tidak menghamburkan uang. Karena itu, biaya pemilihan presiden (pilpres), yang merupakan bagian dari proses demokrasi, harus ditekan seminimal mungkin.

"Salah satu caranya, pilpres dibuat satu putaran. Bila pilpres dua putaran, selain biaya akan sangat mahal, juga energi bangsa akan terkuras," kata Guburbesar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 1/8).

Agar Pilpres 2014 berlangsung satu putaran, ungkap Maswadi, maka calon presiden harus dibatasi. Caranya, dengan memperbesar…


Kisah KPK yang Ditahan Lebih dari 24 Jam

Rabu, 01 Agustus 2012

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas baru saja tiba di kediamannya, Senin (30/7) pukul 23.00. Tiba-tiba anak buahnya menelepon, mengabarkan kegentingan.



Petugas KPK yang tengah menggeledah Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta, diadang beberapa petugas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi.


Penggeledahan seharusnya mudah. Sekitar…


Polri Sebaiknya Serahkan Kasus Simulator SIM Sepenuhnya ke KPK

Rabu, 01 Agustus 2012

Jakarta Polri diketahui juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM. Namun karena KPK sudah melakukan penyidikan, bahkan sudah menetapkan tersangka Irjen Djoko Susilo, Polri sebaiknya melepas kasus itu.

"Polisi harus mempercayai penyidikan…


KPK-Polri Janji Takkan Ada Cicak vs Buaya Jilid II

Selasa, 31 Juli 2012

JAKARTA- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meminta media tidak membenturkan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Korlantas Polri sebagai fenomena Cicak Vs Buaya Jilid II.

"Justru itu saya komunikasi dengan Ketua KPK, Kapolri jangan sampai nuansa seperti zaman lalu cicak buaya, KPK versus Polri tidak seperti itu lagi. Justru teman-teman media yang harus mendukung kinerja sinergi kedua lembaga. Jangan justru dipertentangkan seolah-olah ada pertentangan antara KPK dan Polri," ujar Djoko usai mengikuti sidang kabinet terbatas di kantor…


Golkar: Tak Ada Ancaman Mundur 232 Kader Daerah

Selasa, 31 Juli 2012

INILAH.COM, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan tidak ada kader daerah yang akan hengkang.

"Tidak ada rencana DPP mecat-mecat orang, tidak ada kader-kader daerah yang hengkang. Saya tidak tahu info dari mana," ujar Ade Komarudin saat dihubungi, Selasa (31/7/2012).

Menurutnya, wacana pemecatan kader itu muncul dalam rapat pimpinan nasional ketiga di Bogor, Jawa Barat, akhir Juni lalu. Namun pada prinsipnya seluruh kader harus menaati keputusan yang dihasilkan dalam rapat Partai Golkar. "Itu keputusan Rapimnas, dan harus melaksanakan, itu keputusan tertinggi setelah Munas, dan itu akan dilaksanakan," jelasnya.

Sebelumnya,…


IPW: Baru Kali Ini, KPK Berani Menyentuh Polri!

Selasa, 31 Juli 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane memuji kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Senin sore kemarin hingga Selasa (31/7/2012) pagi. Menurut Neta, KPK mulai berani mengusut kasus dugaan korupsi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Ini adalah fenomena baru. Tidak biasanya KPK seberani itu. Sejak berdirinya KPK 10 tahun lalu, baru kali ini KPK berani menyentuh Polri," kata Neta, Selasa.

Menurutnya, KPK berani karena sebanyak 110 penyidik lembaga antikorupsi itu…


Kalah di MK Soal Newmont, DPR: Agus Marto Janji Resign

Selasa, 31 Juli 2012

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan keinginan pemerintah untuk memiliki secara langsung tanpa persetujuan DPR divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Politisi senayan pun memiliki tanggapan khusus mengenai putusan MK tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengungkapkan Menteri Keuangan Agus Marto pernah berjanji untuk mengundurkan diri jikalau gugatan pemerintah tak dikabulkan MK.

"Pak Agus kalau kalah mau mengundurkan diri. Untuk kasus ini, itu di rapat resmi Komisi XI DPR. Itu ada rekamanya," ungkapnya kepada detikFinance, Selasa (31/7/2012).

ICW: Banggar DPR Adalah Sarang Transaksional Korupsi

Senin, 30 Juli 2012

Jakarta Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan data transaksi mencurigakan anggota Banggar DPR yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu menguatkan bahwa Banggar DPR adalah sarang transaksional korupsi.

"Point temuan transaksi mencurigakan di…


Jangan Bentrokkan Ical, JK, dan Akbar

Senin, 30 Juli 2012

VIVAnews - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berharap tidak ada kader Golkar di daerah yang keluar dari partai karena rumor pemecatan Jusuf Kalla. Partai Golkar saat ini sedang…


JK Mengaku Tak Ada Teguran dari Golkar

Jumat, 27 Juli 2012

VIVAnews - Sejumlah partai politik melirik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Bahkan, Partai NasDem mengundang Jusuf Kalla untuk buka bersama pengurus…