Lintas Berita

Partai Politik Memasuki Fase Perang

Kamis, 02 Agustus 2012

JAKARTA- Partai Golkar melakukan rotasi kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah kader yang diduga terlibat korupsi dicopot dari jabatannya. Korbannya, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar yang dicopot dari Badan Anggaran DPR. Partai berlambang pohon beringin itu juga mencopot Melchias Marcus Mekeng dari posisi ketua Banggar DPR.

Sebelumnya, partai Demokrat juga melakukan langkah yang sama dengan merotasi sejumlah kader yang diduga korupsi.


Langkah merotasi kader yang diduga terlibat korupsi tersebut…


KPPU: Tender Pemerintah Sarat Persekongkolan

Kamis, 02 Agustus 2012

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan 52,1 persen tender pemerintah dilakukan dengan persekongkolan.

"Sebanyak 35 dari 43 putusan tender yang terbukti bersekongkol, dengan nilai Rp 1,2 triliun," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi, kepada Tempo di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2012.

Junaidi mengatakan, semua tender pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dalam kurun 2010-2011.

Nilai tender untuk 43 putusan dari 2010-2011 mencapai Rp 2,3 triliun. Pada 2010, hanya 6…


Pram: Jangan Berpolemik, Pemerintah Tinggal Ikuti Putusan MK

Kamis, 02 Agustus 2012

RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pemerintah tentang sengketa kewenangan lembaga negara dalam pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara bersifat final. Itu artinya, pembelian saham perusahaan tambang tersebut oleh pemerintah harus melalui persetujuan DPR.


"Bagaimanapun MK putusannya sifatnya final dan mengikat," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang kerjanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (2/8).


Menurut politisi PDIP ini, karena Hakim Konstitusi tidak bulat dalam memutuskan pandangnnya,…


Polri Tangani Korupsi Korlantas = Jeruk Makan Jeruk

Rabu, 01 Agustus 2012

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan penyelidikan kasus korupsi proyek simulator SIM di Korlantas Polri. Dia menentang jika kasus ini diselidiki Polri.

Sebab, jika diselidiki oleh Polri, kasus tersebut tak akan tuntas. "Jeruk makan jeruk, kalau tidak dilakukan secara silang, maka kasus tersebut akan hilang begitu saja," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8/2012).

Begitu juga sebaliknya, jika terjadi korupsi di lembaga KPK maka Polri bisa melakukan penyelidikan. "Ada…


Anis Matta: Kasus Misbakhun Menyerang PKS

Rabu, 01 Agustus 2012

TEMPO.CO, Bekasi--Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mengatakan perkara korupsi yang sempat menjerat Muhammad Misbakhun bukan ditujukan kepada pribadi, melainkan kepada PKS secara organisasi. "Yang pasti tujuannya memotong PKS," katanya setelah acara Konsolidasi struktural dalam rangka pemengangan Pilkada Kota Bekasi, di balai diklat Mahkamah Konstitusi, jalan Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 31 Juli malam.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Misbakhun pada Jumat 27 Juli 2012. Anis mengatakan mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan Misbakhun terhadap…


Pilpres 2014 Cukup Diikuti Tiga Pasangan Capres

Rabu, 01 Agustus 2012

RMOL. Demokrasi yang baik dan ideal adalah demokrasi yang tidak menghamburkan uang. Karena itu, biaya pemilihan presiden (pilpres), yang merupakan bagian dari proses demokrasi, harus ditekan seminimal mungkin.

"Salah satu caranya, pilpres dibuat satu putaran. Bila pilpres dua putaran, selain biaya akan sangat mahal, juga energi bangsa akan terkuras," kata Guburbesar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 1/8).

Agar Pilpres 2014 berlangsung satu putaran, ungkap Maswadi, maka calon presiden harus dibatasi. Caranya, dengan memperbesar…


Kisah KPK yang Ditahan Lebih dari 24 Jam

Rabu, 01 Agustus 2012

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas baru saja tiba di kediamannya, Senin (30/7) pukul 23.00. Tiba-tiba anak buahnya menelepon, mengabarkan kegentingan.



Petugas KPK yang tengah menggeledah Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta, diadang beberapa petugas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi.


Penggeledahan seharusnya mudah. Sekitar…


Polri Sebaiknya Serahkan Kasus Simulator SIM Sepenuhnya ke KPK

Rabu, 01 Agustus 2012

Jakarta Polri diketahui juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM. Namun karena KPK sudah melakukan penyidikan, bahkan sudah menetapkan tersangka Irjen Djoko Susilo, Polri sebaiknya melepas kasus itu.

"Polisi harus mempercayai penyidikan…


KPK-Polri Janji Takkan Ada Cicak vs Buaya Jilid II

Selasa, 31 Juli 2012

JAKARTA- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meminta media tidak membenturkan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Korlantas Polri sebagai fenomena Cicak Vs Buaya Jilid II.

"Justru itu saya komunikasi dengan Ketua KPK, Kapolri jangan sampai nuansa seperti zaman lalu cicak buaya, KPK versus Polri tidak seperti itu lagi. Justru teman-teman media yang harus mendukung kinerja sinergi kedua lembaga. Jangan justru dipertentangkan seolah-olah ada pertentangan antara KPK dan Polri," ujar Djoko usai mengikuti sidang kabinet terbatas di kantor…


Golkar: Tak Ada Ancaman Mundur 232 Kader Daerah

Selasa, 31 Juli 2012

INILAH.COM, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan tidak ada kader daerah yang akan hengkang.

"Tidak ada rencana DPP mecat-mecat orang, tidak ada kader-kader daerah yang hengkang. Saya tidak tahu info dari mana," ujar Ade Komarudin saat dihubungi, Selasa (31/7/2012).

Menurutnya, wacana pemecatan kader itu muncul dalam rapat pimpinan nasional ketiga di Bogor, Jawa Barat, akhir Juni lalu. Namun pada prinsipnya seluruh kader harus menaati keputusan yang dihasilkan dalam rapat Partai Golkar. "Itu keputusan Rapimnas, dan harus melaksanakan, itu keputusan tertinggi setelah Munas, dan itu akan dilaksanakan," jelasnya.

Sebelumnya,…