Kontroversi RUU BPJS

Post Date :2011-07-27 16:09:24

RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus menuai kontroversi dari publik. Pro dan kontra seputar muatan RUU tersebut menempatkan DPR dan pemerintah dalam posisi yang saling berseberangan. Di satu sisi, DPR menganggap RUU ini mendesak untuk segera disahkan agar amanah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat diwujudkan secepat mungkin. Sementara itu, pemerintah menilai dengan diberlakukannya RUU BPJS ini, justru dapat memicu kesemrawutan tata kelola pelayanan sosial.

Pasal krusial yang belum disepakati oleh pemerintah adalah ketentuan yang mengharuskan lembaga penyelenggara jaminan sosial dilebur ke sebuah badan tunggal. Hal ini memicu terjadinya tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah beralasan, penggabungan beberapa lembaga penyelenggara jaminan sosial terebut akan menimbulkan ekses yang sulit ditanggulangi. Empat BUMN yaitu Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri, dianggap tidak dapat serta-merta dilebur begitu saja menjadi satu badan baru.

Peleburan empat BUMN tersebut setidaknya akan menimbulkan perubahan manajemen penyelenggaraan jaminan sosial. Secara eskalatif, perubahan tersebut juga dinilai menyebabkan ketidakjelasan mengenai nasib keuangan masing-masing BUMN. Pasalnya, peserta jaminan sosial yang telah bertahun-tahun terdaftar di masing-masing BUMN, telah memiliki ‘kas pribadi’ yang tidak dapat serta-merta digunakan sebagai modal awal BPJS yang baru. Selain itu, terkait aset dan transaksi finansial yang sedang dijalankan oleh tiap-tiap BUMN juga tidak dapat seketika dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan format BPJS yang baru.

Hal-hal manajerial inilah yang menjadi pokok persoalan sehingga RUU BPJS belum juga disahkan sampai detik ini. Bahkan salah satu konsideran yang mewajibkan setiap warga negara untuk membayar iuran, dinilai sangat membebani masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi. Mengenai hal ini, DPR menilai masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh, sehingga seakan-akan setiap warga negara secara merata dibebani pungutan yang sama. Padahal, iuran terhadap BPJS nantinya lebih ditekankan pada golongan mampu, sementara bagi mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin terbebas dari kewajiban tersebut.

Apapun itu, yang berkembang saat ini, sebagian besar masyarakat justru menilai adanya UU BPJS nantinya akan semakin mempersulit keadaan. Kalangan buruh ramai-ramai menolak RUU ini karena sebagai kelompok peserta jaminan sosial di beberapa BUMN tersebut, mereka mengkhawatirkan dengan disahkannya UU ini justru akan merampas hak-hak sosialnya. Muncul ketidakrelaan di kalangan pekerja apabila potongan penghasilan yang mereka terima setiap bulannya, harus dirampas untuk dimanfaatkan demi kepentingan pihak lain.

Dalam kondisi deadlock, pimpinan DPR mengambil inisiatif bertemu secara khusus dengan Presiden untuk mengupayakan kesepakatan terbaik antara kedua belah pihak. Karena, dalam rapat-rapat kerja sebelumnya antara Panja DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh delapan kementerian, tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. DPR dan Presiden SBY menyepakati bahwa BPJS baru nantinya terdiri dari dua badan yang akan menjalankan fungsinya masing-masing.

BPJS pertama akan mengelola jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Sementara BPJS kedua akan mengelola jaminan hari tua dan pensiun. Selain itu, disepakati pula kelonggaran waktu pendirian BPJS baru dan masa transformasi dari empat BUMN yang dibuat lebih fleksibel dan adaptif. Mengenai aset, kepesertaan dan iuran, diupayakan tidak mengganggu anggaran yang dibukukan BUMN sebelum terbentuknya BPJS yang baru. Dengan demikian, peserta jaminan sosial yang telah bertahun-tahun berkontribusi dalam empat BUMN tersebut, tidak dirugikan hak-haknya atas pendirian BPJS.

Konsekuensinya, RUU BPJS ini tidak dapat disahkan secara terburu-buru pada akhir masa sidang ke-IV DPR RI periode 2010-2011 bulan Juli ini. Secepatnya, Presiden menginginkan agar RUU ini dibahas lebih serius dan dapat disahkan dalam masa sidang DPR periode 2011-2012 mendatang.



>