Media Headline News Minggu Pertama Agustus 2011

Post Date :2011-08-05 16:39:28

Pemberitaan media cetak nasional pada minggu pertama bulan Agustus 2011 ini, didominasi oleh isu-isu politik dan hukum. Dari tujuh media cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Investor Daily, Bisnis Indonesia, Indo Pos dan Suara Karya diperoleh data intensifikasi pemberitaan seperti yang tergambar dalam grafik di atas. Untuk mengetahui garis besar isu-isu nasional tersebut, berikut akan dijelaskan pemberitaan utama di beberapa media :

1.    Kontroversi Pernyataan Marzuki Alie

Pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie, tentang wacana pembubaran KPK dan pemaafan terhadap para koruptor, menuai beragam reaksi banyak kalangan. Kontroversi ini bahkan menjadi trending topic di beberapa media cetak dengan persentase pemberitaan mencapai 31%. Topik pemberitaan didominasi oleh kecaman berbagai pihak dan kemungkinan adanya penggantian Ketua DPR.

Sebagian besar masyarakat dan kelompok kritikus, melihat pernyataan Marzuki ini kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Marzuki dianggap bermaksud untuk melemahkan KPK, karena momentumnya bersamaan dengan mencuatnya beragam kasus korupsi yang menjerat Demokrat.

Bahkan dalam berbagai kesempatan, kontroversi semakin meluas pada wacana penggantian Ketua DPR. Sebagai pejabat publik, Marzuki dinilai telah berulangkali mengeluarkan pernyataan kontroversial dan mencederai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Marzuki pernah melemparkan wacana kontroversial tentang korban tsunami Mentawai, masalah TKI, polemik gedung baru DPR dan sebagainya.

Beberapa anggota DPR merespon pro dan kontra terkait pernyataan Marzuki ini secara bervariasi. Sebagian besar menilai pernyataan Marzuki ini semakin mencoreng citra DPR di mata masyarakat. Para pengamat juga sependapat dengan penilaian ini, dan mendesak agar Marzuki dilaporkan ke BK DPR karena telah melanggar etika selaku pejabat publik seperti diatur dalam UU MD3.

2.    Perkembangan Kasus Nazaruddin

Pengakuan Nazaruddin ke beberapa media nasional, semakin memperpanjang daftar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam lingkaran setan korupsi berjamaah. Setelah beberapa nama petinggi Demokrat disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet dan proyek Hambalang, kini beberapa pejabat penegak hukum juga turut disebut pernah melakukan berbagai pelanggaran.

Beberapa petinggi KPK seperti M. Jasin, Chandra Hamzah, Ade Rahardja dan Johan Budi, disebutnya terlibat dalam pengaturan penanganan berbagai perkara korupsi. Selain itu, Kajati Sumbar yang juga calon pimpinan KPK, Sutan Bagindo Fachmi disebut pernah menyuap salah satu petinggi Demokrat agar terpilih sebagai Ketua KPK.

Akibat pengakuan ini, beberapa nama yang di antaranya ikut mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dinyatakan gagal oleh panitia seleksi. Besar kemungkinan, citra beberapa figur yang disebut-sebut oleh Nazaruddin tersebut, dinilai oleh pansel tidak terbebas dari praktek korupsi. Kontroversi seputar pengakuan terbaru Nazaruddin ini, diberitakan sebanyak 14% oleh berbagai media cetak nasional.

3.    Kinerja Komite Etik KPK

Perkembangan kinerja Komite Etik KPK terus menjadi sorotan publik. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas pemberitaan yang mencapai 6%. Wacana utama perdebatannya, masih berputar pada persoalan administratif mengenai komposisi anggota komite. Desakan publik untuk lebih banyak melibatkan unsur eksternal, membuat komite etik yang telah terbentuk terpaksa mengubah keanggotaannya.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas, akhirnya digantikan oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafi’i Ma’arif. Pasca perombakan keanggotaan ini, komite etik langsung menggelar sidang perdana. Sayangnya menurut beberapa anggotanya, sidang komite etik ini belum membahas hal-hal krusial terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan para pimpinan KPK. Untuk menjaga kredibilitas KPK, komite etik ini dituntut mampu membuktikan ada tidaknya pelanggaran etika oleh para pimpinan KPK dalam menangani beberapa perkara korupsi.

4.    Seleksi Calon Hakim Agung

Proses seleksi calon hakim agung telah memasuki babak akhir dengan meloloskan beberapa figur publik. Salah satu tokoh yang paling menyita perhatian publik adalah anggota DPR dari PDIP, Gayus Lumbuun. Kontroversi seputar nasib dan keabsahannya sebagai calon hakim agung telah memenuhi 5% ruang pemberitaan media.

Beberapa tokoh seperti Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial, Erman Suparman, mendesak agar Gayus segera mengundurkan diri dari DPR selama mengikuti proses pencalonan hakim agung. Karena dalam peraturan disebutkan, hakim agung dilarang memiliki rangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya.

Namun hal ini dibantah oleh Gayus Lumbuun, yang telah menyatakan non aktif sementara dari DPR. Menurutnya, karena belum sah terpilih sebagai hakim agung, dirinya belum wajib meningggalkan jabatan sebagai anggota DPR. Secara politis, PDIP mendukung sepenuhnya langkah Gayus untuk melanjutkan pencalonannya ini.

5.    Partai SRI dan Pencalonan Sri Mulyani

Kemunculan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang didaftarkan ke Kemenkumham pada 3 Agustus 2011 lalu, cukup mengejutkan publik. Meskipun kehadiran parpol yang mengusung Sri Mulyani sebagai capres ini, sudah santer dibicarakan. Pendaftaran SRI tetap saja menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Pemberitaan media nasional terkait topik ini juga terbilang cukup signifikan, yaitu mencapai 5%.

SRI dinilai ingin mengulang sukses partai Demokrat yang berhasil mengusung presiden, meskipun berpredikat sebagai parpol baru. Namun banyak pihak meragukan bahwa partai ini akan mampu memenangkan Sri Mulyani pada Pilpres 2014 mendatang. Selain karena mesin politiknya yang masih minim, figur Sri Mulyani sendiri dicitrakan sebagai mantan pejabat yang bermasalah karena tersandung skandal bail out Century.

Keberadaan Partai SRI dan Sri Mulyani ini semakin memeriahkan perasaingan politik menjelang Pemilu yang akan datang. Meskipun masih tiga tahun ke depan, namun beberapa kandidat dari beragam parpol sudah mulai bermunculan. Sebut saja seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, Hatta Radjasa, Anas Urbaningrum, Sri Mulyani dan kandidat-kandidat lainnya.



>