Partai Baru Vs Partai Lama

Post Date :2011-11-29 17:09:04

Verifikasi Inkonstitusional

 Dinamika politik kembali menggeliat menjelang diumumkannya verifikasi tahap akhir Kemenkumham mengenai status hukum parpol-parpol baru. Beberapa parpol baru yang sempat dinyatakan lolos verifikasi, terancam kehilangan status hukumnya sebagai partai politik karena terjadinya mis-administrasi yang disinyalir dilakukan oleh Kemenkumham. Kemenkumham diduga melakukan pelanggaran administratif dengan mengulur-ulur batas akhir pengumuman verifikasi parpol.

 Sesuai dengan amanah UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, telah diatur bahwa batas akhir verifikasi parpol menjadi badan hukum dilakukan selambat-lambatnya 2,5 tahun sebelum diselenggarakannya Pemilu. Apabila Pemilu 2014 akan digelar pada bulan April, maka verifikasi parpol harus sudah selesai dilakukan pada Oktober 2011 ini. Sementara Kemenkumham menjadwalkan pengumuman hasil verifikasi parpol, baru akan dilaksanakan pada 16 Desember 2011. Ditambah lagi sikap diskriminatif Kemenkumham yang dianggap memberikan keistimewaan terhadap beberapa parpol baru untuk kembali melengkapi persyaratan administratif di luar batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada 22 September 2011.

 Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tingkatan elit. DPR beranggapan Kemenkumham melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengabaikan ketentuan periodisasi verifikasi parpol. Sementara Kemenkumham bersikukuh menilai kebijakannya tidak melanggar ketentuan, karena UU memberikan keleluasaan hingga 45 hari pasca penutupan masa penyerahan berkas (September), untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual. Banyak pihak menilai sikap Kemenkumham ini bertujuan untuk memuluskan langkah parpol-parpol baru dalam mendapatkan legalitas sebagai partai politik.

 Seperti diketahui dari sekitar 14 calon parpol, satu di antaranya yaitu Partai Nasdem dinyatakan lolos verifikasi. Sedangkan dua lainnya yaitu Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN)  diberikan tambahan waktu untuk melengkapi berkas-berkas. Di luar itu sebenarnya ada satu parpol lagi yaitu Partai Karya Republik (Pakar) yang diberikan keleluasaan melengkapi kekurangan berkas namun secara institusional partai yang dimotori oleh Ari Haryo Sigit ini mengundurkan diri dari proses seleksi.

 Peluang Parpol Baru

 Sebagaimana telah diulas oleh banyak analis politik, peluang parpol-parpol baru untuk memenangi Pemilu 2014 sangatlah kecil. Mengingat kapasitas mesin politiknya yang belum mapan dan masih kalah dibandingkan partai-partai besar dan menengah yang telah berpengalaman mengikuti Pemilu-Pemilu sebelumnya seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PKS dan sebagainya.

 Sejarah memang pernah mencatat kemunculan parpol baru yang seketika mampu memenangi Pemilu legislatif dan Pilpres pada 2004 lalu, yaitu melalui kelahiran Partai Demokrat. Namun kondisinya saat ini jauh berbeda. Kemunculan parpol-parpol baru tidak dilatarbelakangi oleh pra kondisi yang dramatis sehingga belum mampu memunculkan momentum yang menguntungkan bagi masa depan masing-masing partai. Seperti halnya yang dialami Partai Demokrat, yang kala itu mampu menjadi anti-tesis partai pendukung pemerintah sehingga berhasil memperoleh simpati publik.

 Namun rivalitas figur yang diusung parpol baru dan lama layak untuk dikaji lebih lanjut. Partai Nasdem sebagai metamorfosis ormas Nasional Demokrat sangat berambisi mengusung Surya Paloh sebagai kandidat Presiden dalam Pemilu 2014. Selain mengincar perolehan suara dari massa mengambang, Partai Nasdem juga berpotensi memecah suara kader dan simpatisan Golkar sebagai basis politik para inisiator Nasdem. Meskipun ketokohannya kurang populer, kemunculan Surya Paloh yang sedemikian demonstratif dan intensif di media massa, dapat menjadi senjata tersendiri untuk mendulang suara pemilih.

 Sementara itu, Partai SRI yang mengusung mantan Menkeu Sri Mulyani sebagai kandidat presiden, juga semakin meningkatkan tensi persaingan menjelang Pemilu 2014. Sebagai figur yang dicitrakan memiliki performa yang baik dan kredibel, Sri Mulyani menjadi salah satu teknokrat ekonomi yang prospektif di kalangan pemilih muda. Apalagi figurnya sering diasosiasikan bermusuhan dengan kandidat presiden lain dari Golkar, Aburizal Bakrie. Diposisikan seperti ini, Sri Mulyani sebenarnya diuntungkan karena rekam jejak politik dan kesalahan masa lalunya relatif lebih sedikit dibanding Ical.

 Resistensi terhadap keikutsertaan Sri Mulyani dalam kontestasi Pemilu, kemungkinan muncul dari kalangan elit politisi dengan memanfaatkan isu keterlibatan yang bersangkutan dalam skandal Bank Century. Hal inipun diragukan dapat menjadi concern publik, karena persoalannya lebih bertendensi politis. Kecuali proses hukum terhadap kasus Century itu sendiri, berjalan sebagaimana mestinya dan mampu menjerat Sri Mulyani selaku penanggung jawab kebijakan bail out.

 Sama halnya dengan parpol-parpol baru lainnya, PKBN juga berpotensi menyedot basis massa partai-partai yang telah ada. Partai yang didirikan oleh Yenny Wahid ini dapat memecah suara di internal PKB maupun loyalis Gus Dur yang menjadi kader dan simpatisan partai-partai Islam lainnya.

 Namun bermodal ketokohan figur saja belumlah cukup. Seperti telah disinggung sebelumnya, parpol-parpol baru dihadapkan pada tantangan untuk sesegera mungkin meningkatkan mobilitas mesin partainya. Hal ini harus menjadi prioritas mengingat dukungan politik hanya mampu diperoleh manakala jaringan rekrutmen kader dan simpatisan partai berjalan secara masif di tingkat nasional maupun daerah.

 Hal ini yang menjadi kendala utama parpol-parpol baru. Keterbatasan aksesibilitas terhadap jaringan massa di daerah, dapat memperkecil peluang keberhasilan menembus ambang batas parliementary treshold (PT). Keberadaan pengurus daerah yang disyaratkan UU belum tentu merepresentasikan kekuatan politik partai yang sesungguhnya di tingkat akar rumput. Maka dari itu untuk membangun jaringan politik yang kuat, parpol-parpol baru tersebut harus mengejar ketertinggalan investasi sosial-politiknya dengan melakukan konsolidasi secara intensif.

 Untuk melancarkan upaya konsolidasi berskala nasional, parpol-parpol baru juga dihadapkan dengan persoalan pendanaan politik. Bagaimanapun, biaya politik dalam kontestasi menjelang Pemilu terbilang sangatlah mahal. Oleh sebab itu, kecenderungan parpol-parpol yang eksis saat ini disokong oleh figur-figur dengan kapasitas pendanaan yang cukup besar, baik itu pengusaha, penguasa media maupun kumpulan politisi dan tokoh-tokoh senior yang memiliki akses terhadap kapitalisasi modal.

Kombinasi elektabilitas figur, jaringan politik dan kapasitas logistik merupakan tiga variabel penting yang menentukan masa depan sebuah partai untuk dapat berkiprah lebih jauh dalam kontestasi politik nasional. Dengan hanya mengandalkan ambisi untuk berkuasa dan mengabaikan ketiga unsur tersebut, kemunculan parpol-parpol baru sangat sulit menandingi kemapanan partai pendahulu.

 Namun sebelum jauh menatap masa depan, parpol-parpol baru masih akan dihadapkan dengan persoalan legalitas administratif yang masih simpang siur. Perseteruan Kemenkumham dan DPR dalam hal keabsahan verifikasi parpol, dapat berbuntut panjang dan mengancam nasib serta status hukum parpol-parpol baru tersebut. Apapun hasilnya, masyarakat terus menanti kepastian hukum terhadap parpol-parpol baru kandidat peserta Pemilu 2014. Masyarakat selaku pemegang kedaulatan, berhak mendapatkan alternatif pilihan politik di luar komposisi kepartaian yang telah ada saat ini. (VIP)



>