Catatan AKhir Tahun 2011

Post Date :2011-12-30 17:31:34

 CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG EKONOMI DAN ENERGI

Ekonomi Indonesia di tahun 2011 diperkirakan masih tetap tumbuh cukup tinggi, sebesar 6,5 persen, meski dampak krisis ekonomi di Eropa mulai merasuki sejumlah sektor ekonomi terutama di bidang keuangan sejak September lalu.

Dampak krisis ekonomi Eropa terlihat dari banyaknya dana-dana investor asing pada portofolio keuangan yang keluar dari pasar saham, pasar uang dan pasar obligasi Pemerintah di Indonesia, sehingga mengakibatkan anjloknya indeks saham (IHSG), melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.

 

Aliran dana asing yang keluar (capital outflows) terbesar terjadi pada September lalu, saat dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berkurang sebanyak 1,587 milyar dolar AS, di SBN berkurang 3,3 milyar dolar AS dan di saham 698 juta dolar AS.

Total dana asing yang keluar pada September 5,59 milyar dolar AS, sementara pada Oktober jumlahnya berkurang menjadi 640 juta dolar AS dan pada November dana asing yang keluar 1,46 milyar dolar AS.

Meski dampak krisis mulai terasa di sektor keuangan, secara umum hal itu belum terlalu mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang diperkirakan akan tetap tumbuh sekitar 6,5 persen hingga akhir tahun, lebih baik dibanding tahun 2010 sebesar 6,1 persen.

Bank Indonesia bahkan berpandangan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2011 masih cukup kuat yang didukung stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kinerja ekspor yang masih terjaga.

Dari sisi produksi, sektor-sektor yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk keseluruhan tahun 2011 diperkirakan masih mencatat surplus yang cukup besar meski terdapat tekanan pada semester II-2011. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global.

Di sisi harga, tahun 2011 diwarnai oleh inflasi yang menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2011 tercatat sebesar 0,34 persen (mtm) atau 4,15 persen (yoy). Penurunan inflasi sepanjang tahun 2011 terjadi karena koreksi inflasi volatile food prices dan minimalnya inflasi administered prices , sementara inflasi inti cenderung moderat.

Rendahnya inflasi volatile food prices terutama ditopang oleh pasokan yang terjaga, baik dari produksi domestik maupun impor. Meskipun beras mencatat inflasi yang cukup tinggi, koreksi harga yang besar terjadi pada aneka bumbu, seperti bawang dan cabai merah, serta pada kelompok daging.

Sementara itu, cukup terkendalinya inflasi inti didukung oleh harga komoditi global yang terkoreksi cukup tajam, nilai tukar yang cenderung stabil dan ekspektasi inflasi yang terus membaik.

Jika kecenderungan penurunan inflasi ini berlanjut, maka inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan dapat lebih rendah dari 4,0 persen. ''Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan di posisi 3,9 persen.

Fundamental ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2011 juga dinilai masih cukup baik dalam menghadapi dampak krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, karena beberapa hal seperti cadangan devisa yang meningkat, rasio utang yang aman, pasar SBN yang cukup dalam dan arus investasi portofolio dan penanaman modal asing langsung yang meningkat.

Disamping itu, fundamental ekonomi Indonesia yang membaik ini, akan mampu melewati krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Rating ekonomi Indonesia bahkan akan segera dinaikkan oleh Moody`s dan Standard and Poor menjadi `investment grade` pada akhir tahun ini. Artinya Ini pertanda baik bagi iklim investasi di Indonesia.

Dampak Krisis

Meski perekonomian di 2011 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi dengan fundamental ekonomi yang terus membaik, dampak krisis yang diakibatkan tingginya utang luar negeri di sejumlah negara-negara Eropa itu diperkirakan akan makin mempengaruhi ekonomi Indonesia di 2012.

IMF sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 akan melambat dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Sementara di 2011 pertumbuhan ekonomi dunia akan turun di bawah target 4,3 persen menjadi 4 persen.

Terkait dengan kondisi tersebut, dampaknya bagi Indonesia akan terasa di sektor keuangan dengan akan makin tingginya volatilitas arus modal asing yang masuk dan keluar serta dari sektor perdagangan karena akan turunnya ekspor akibat permintaan dunia yang melemah.

Di sektor moneter dan keuangan, potensi penarikan dana-dana asing di saham dan SBN akan tetap besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah dan jumlah cadangan devisa.

Jika krisis di Eropa kian memburuk, maka para investor portofolio akan kembali menempatkan dananya di mata uang dolar AS sebagai tempat yang paling aman.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution bahkan menilai krisis ekonomi di Eropa belum sampai pada batas bawahnya, dan belum semua potensi buruk dari krisis tersebut terbuka ke masyarakat karena ada keengganan dari bank-bank di Eropa tersebut untuk menilai potensi kerugiannya akibat krisis.

Sementara di sektor perdagangan, volume permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ke Indonesia akan menurun. Begitu pula permintaan dari negara-negara lain yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan ekspor Indonesia sampai semester I 2011 ke negara-negara Uni Eropa mencapai 1,77 milyar dolar AS, atau sekitar 10,4 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 14,22 milyar dolar AS. Sementara ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,36 milyar dolar AS atau 8,2 persen dari total ekspor Indonesia.

Meski demikian, sejumlah pengamat melihat dampak dari krisis ekonomi Eropa di sektor perdagangan tidak akan terlalu besar, karena ekspor Indonesia tidak lagi bergantung ke negara-negara maju, karena sudah adanya pengalihan ke negara-negara `emerging` dan negara-negara lain yang memiliki volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti Cina, India dan Jepang serta negara-negara ASEAN.

Ekspor ke Cina pada semester I 2011 mencapai 2 milyar dolar AS atau 16,1 persen dari total ekspor Indonesia, ke India sebesar 1,1 milyar dolar AS atau 5,7 persen dan ke Jepang 1,79 milyar dolar AS atau 13,4 persen total ekspor Indonesia.

Selain itu, ekspor Indonesia juga lebih terkonsentrasi pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, karet, timah dan nikel dibanding produk-produk industri seperti tekstil, bahan kimia, mesin, alas kaki dan barang karet.

Karakteristik ekspor yang lebih besar pada komoditi primer ini, cenderung lebih elastis terhadap gejolak permintaan karena merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang tetap besar permintaannya. ''Pertumbuhan ekonomi di Cina dan India itu kan masih tetap butuh listrik, sehingga ekspor batu bara masih akan tetap tinggi.

Antisipasi Krisis

Meski kondisi perekonomian Indonesia dinilai terus membaik dan diperkirakan mampu menghadapi dampak krisis yang terjadi di Eropa, berbagai antisipasi untuk mengatasi kemungkinan pemburukan dari krisis tersebut harus terus disiapkan oleh pemerintah, sekaligus mengupayakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Berbagai langkah telah dilakukan BI untuk menghadapi dampak krisis ekonomi di 2012 antara lain dengan menurunkan BI Rate sebesar 75 basis poin sejak Oktober lalu, sejalan dengan perkiraan laju inflasi yang rendah pada tahun ini dan tahun 2012.

Penurunan BI Rate tersebut selain sebagai langkah untuk perbaikan terhadap struktur suku bunga kredit perbankan, juga untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Diharapkan penurunan BI Rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga menjadi stimulus bagi pergerakan roda ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi Eropa.

Kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional harus terus ditingkatkan mengingat persentase kredit terhadap PDB yang masih kecil yaitu hanya 29 persen atau jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mencapai 110 persen dan Cina yang sebesar 140 persen. Efisiensi perbankan kdepan perlu ditingkatkan agar suku bunga kredit bisa turun dan penyaluran kredit makin besar.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardojo berpendapat harus ada protokol manajemen krisis untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi di Eropa, sehingga Indonesia memiliki panduan dalam mengambil tindakan dan kebijakan penanganan krisis. Sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan di saat krisis. Protokol diperlukan untuk merespon dan memitigasi dampak krisis.

Dalam konteks yang lain, sebenarnya Indonesia bisa kuat menghadapi krisis ekonomi Eropa karena besarnya kekuatan ekonomi domestik di dalam negeri dengan besarnya konsumsi dari jumlah penduduk yang ada. Sehingga untuk terus menggerakkan perekonomian di dalam negeri, anggaran Pemerintah atau APBN harus bisa menjadi stimulus perekonomian menghadapi krisis ekonomi Eropa.

Namun, sayangnya APBN lebih banyak tersedot untuk anggaran subsidi, sementara untuk anggaran belanja modal yang langsung berdampak terhadap ekonomi justru sangat rendah penyerapannya.

Berbagai langkah dan kebijakan untuk menghadapi dampak krisis memang sudah disiapkan baik di bidang moneter, keuangan dan fiskal yang tentunya diharapkan bisa menjaga dan melindungi perekonomian nasional agar bisa terus bertumbuh.

Tentu saja tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi pertumbuhan perekonomian dengan kualitas yang semakin baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, mengingat jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih besar. 

Prospek Investasi

Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch pada Jumat (16/12) lalu memberikan peringkat layak investasi atau “investment grade” kepada Indonesia setelah terakhir kali mencapai status tersebut pada 1998.

Dalam laporannya, Fitch yang menaikkan “sovereign credit rating” dari BB+ menjadi BBB- menekankan bahwa rating ini mencerminkan disiplin fiskal yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas serta rasio utang publik yang rendah dan cenderung menurun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peringkat layak investasi tersebut memperlihatkan Indonesia memiliki likuiditas eksternal kuat serta kerangka kebijakan makro yang berhati-hati. Investment grade ini juga memberikan persepsi bahwa Indonesia dalam melakukan reformasi menunjukkan karya dan ini penting, dan menunjukkan keyakinan Indonesia menjadi negara maju semakin tinggi.

Hal tersebut merupakan kado akhir tahun bagi perekonomian Indonesia yang mampu mempertahankan angka pertumbuhan sebesar 6,5 persen di tengah-tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian akibat krisis utang di Eropa. Krisis yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan anggaran negara tersebut diprediksi oleh banyak analis dan ekonom terkemuka tidak akan memulihkan kondisi perekonomian Eropa dalam waktu singkat.

Situasi tersebut serta peringkat layak investasi dianggap merupakan berkah bagi Indonesia, karena arus modal diprediksi akan masuk secara besar-besaran ke dalam pasar modal, pasar obligasi dan pasar uang.

Hingga triwulan III 2011, Indonesia telah kebanjiran arus modal senilai 16,1 miliar dolar AS. Padahal pada 2006 hanya mencapai 2,7 miliar dolar AS dan meningkat hingga mencapai 26,2 miliar dolar AS pada 2010 lalu.

Namun, sebagian besar arus modal tersebut saat ini masuk kepada investasi jangka pendek portofolio bukan investasi riil seperti proyek infrastruktur.

Inilah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah pada tahun depan yaitu bagaimana untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dengan menyalurkan modal tersebut kepada sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arus modal yang masuk ke dalam sektor riil tersebut dapat dikembangkan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pembenahan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.

Terkait dengan tantangan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan peraturan terkait mengenai skema ideal pembiayaan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan aturan sejenis yang mendukung kemudahan iklim berusaha.

Pemerintah mulai mengalokasikan resources untuk menyiapkan kerja sama pemerintah swasta supaya dana yang datang dari luar itu tahu ada keyakinan atas peraturan di Indonesia, adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang membuat dana itu, kalau masuk itu mempunyai kejelasan tentang bagaimana mereka berinvestasi.

Pemerintah, juga merespon dengan memberikan kebijakan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance serta melakukan modernisasi sistem pajak agar investor makin berminat untuk menanamkan modalnya kepada pengembangan sektor riil.

Tujuannya adalah agar para investor pada saat masuk ke Indonesia mengetahui secara persis bahwa untuk sektor tertentu ada bentuk insentif fiskal mulai dari percepatan, bisa mengurangi taxable incomenya, serta skema penyusutan tertentu,” kata Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Dengan bentuk insentif tersebut, pemerintah optimis investor akan berminat menanamkan modal pada infrastruktur. Apalagi secara ekspansif, pemerintah kian gencar untuk mempromosikan proyek-proyek yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan bertujuan mengembangkan enam koridor wilayah ekonomi di seluruh Indonesia.

Dalam konteks yang lain, Pencanangan (groundbreaking) dalam MP3EI selama 2011 diinformasikan pemerintah melalui menko perekonomian telah mencapai Rp461,6 triliun yang terdiri atas 91 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur.

Untuk pencanangan proyek pada Januari hingga Desember 2012 diperkirakan akan mencapai Rp359,1 triliun yang terdiri atas 73 proyek utama. Dengan demikian maka sepanjang satu tahun akan mencapai angka lebih dari Rp1.000 triliun plus proyek-proyek infrastruktur APBN.

Namun demikian, terkait dengan program pencanangan itu, pemerintah hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBN 2011 sebesar Rp20,6 triliun dan APBN 2012 sebesar Rp36,7 triliun. Pada 2013 dan 2014, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk belanja infrastruktur sekitar Rp300 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama 2011 hingga 2014 hanya sebesar Rp363,5 triliun dan untuk itu peran BUMN serta swasta harus terus didorong dalam program MP3EI.

Terkait dengan adanya program stimulus bagi para investor, Pemerintah juga akan memberikan insentif khusus untuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta nasional serta investasi asing langsung. BUMN dan swasta akan di dorong dengan insentif, persis polanya seperti insentif PP 62/2008 (tentang tax allowance) untuk sektor industri.

Pertumbuhan tinggi dengan perkiraan tersebut dan didorong keoptimisan pemerintah dalam mengundang investor melalui skema insentif, tidaklah mengherankan pemerintah masih mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2012 sebesar 6,5 persen hingga 6,7 persen.

Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) bahkan memperkirakan Indonesia akan mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,6 persen pada 2012-2016.

Angka tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam 6,3 persen, Malaysia 5,3 persen, Filipina 4,9 persen, Singapura 4,6 persen dan Thailand 4,5 persen. OECD mengatakan para penggerak ekonomi domestik akan menjalankan peran yang lebih penting dalam ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia di masa mendatang.

Dua mesin peningkat pertumbuhan di kawasan ini adalah investasi berskala besar dalam infrastruktur dan konsumsi pribadi yang digerakkan oleh kelas menengah yang berkembang serta reformasi dalam kebijakan sosial.

Prospek tersebut tampak semakin cerah karena berdasarkan hasil survei world investment report dari UNCTAD tahun 2011, Indonesia menjadi negara peringkat tujuh daerah tujuan investasi di bawah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia dan Polandia.

Apalagi menurut Ekonom Bank DBS, Eugene Leow, persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU Pembebasan Lahan juga merupakan berita gembira setelah pengesahan RUU itu sempat tertunda lama.

UU tersebut memungkinkan pemerintah dapat mengakuisisi lahan dalam waktu singkat (masalah hukum dan perselisihan harus dapat diselesaikan dalam 74 hari kerja).

Kompensasi kepada pemilik lahan akan ditangani oleh pihak penilai independen yang sudah melalui tahap seleksi. Hal ini bisa menjadi langkah kunci untuk memulai pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan negara dengan memberikan kepastian jangka waktu dan biaya.

Namun demikian pemerintah perlu diingatkan agar pembenahan pada iklim berusaha lebih ditingkatkan agar lebih kondusif sehingga mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia. Sebab pembenahan tersebut adalah prasyarat dasar yang di dalamnya termasuk stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebab, saat ini penegakan hukum serta birokrasi belum mendukung peningkatan daya saing sektor investasi dan upaya pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perijinan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan. Proses perizinan tetap kompleks dan bertele-tele sehingga membuat pengusaha harus menunggu dan mengalokasikan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan ijin usaha, apalagi koordinasi pemerintah pusat dengan daerah sangat lemah.

Selain itu, sarana infrastruktur yang belum memadai juga menghambat kemudahan dalam berusaha, karena biaya distribusi menjadi mahal dan menurunkan efisiensi produksi. Inilah faktor utama yang menyebabkan daya saing produk Indonesia sulit bersaing baik dalam pasaran domestik dengan barang impor maupun di pasar internasional dengan negara pengekspor lainnya.

Disamping itu, sebenarnya saat ini diperlukan sistem pemberian insentif yang lebih kompetitif, selain tax holiday dan tax allowance bagi negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab prosedur pemberian insentif perlu disederhanakan dan diperluas untuk sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta industri yang memanfaatkan suplemen produk lokal.

Pelaku usaha menyarankan pemberian insentif yang lebih luas yang tidak hanya diperuntukkan bagi industri tertentu seperti baja, panas bumi saja, namun juga insentif labour yang punya kemampuan menciptakan lapangan kerja lebih tinggi.

Dengan asumsi tersebut, Indonesia sebenarnya berpeluang untuk mencapai angka pertumbuhan tinggi walau krisis ekonomi global masih belum menentu dan tidak dapat diprediksi hasil akhirnya.

Tetapi, apabila masalah prasyarat dasar terutama birokrasi dan infrastruktur dasar yang menjadi problem akut dapat dibenahi, Indonesia diperkirakan akan cepat mencapai angka pertumbuhan 7 persen sebelum 2014.

Harapan besar muncul, ketika kenaikan peringkat menjadi layak investasi akan menjadi tambahan modal bagi perekonomian dalam mengantisipasi dampak negatif dari krisis ekonomi di Eropa. Namun, kenaikan peringkat tersebut tidak akan memberikan arti apa-apa terhadap dinamika investasi apabila pemerintah tidak melakukan serangkaian langkah untuk lebih mengkondusifkan iklim berusaha.

Catatan Kritis dari para Pengusaha

Diluar konteks prospek dan kinerja makro ekonomi Indonesia di tahun 2011 ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak kepada pelaku ekonomi terutama bagi para pengusaha. Secara garis besar, KADIN menganggap bahwa kebijakan fiskal dan moneter pemerintah masih belum pas, yang membuat perekonomian cenderung stagnan.

Secara kasat mata kebijakan yang tidak sinkron tersebut bisa dilihat dari kebijakan subsidi energi yang telah mengalami defisit, sementara itu alokasi yang besar terhadap subsidi telah mematikan potensi APBN untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, jelas semua orang memahami infrastruktur merupakan syarat utama agar roda ekonomi bisa berjalan baik. Pemerintah yang sejatinya akan menyerahkan investasi infrastruktur pada swasta, dengan kata lain hanya akan membiayai sebesar 30% kebutuhan pembiayaan infrastruktur, masih juga memiliki birokrasi yang jauh dari memadai. Sehingga, menjadikan iklim investasi tetap buruh.

Mengutip data pemeringkatan dunia, iklim usaha di Indonesia memburuk sepanjang tahun ini dari posisi 126 menjadi 129. Sebagai sebuah fakta, ada enam catatan kritis yang dimiliki para pengusaha di daerah.

  1. Kalimantan Tengah belum memilki tata ruang yang jelas, dan ini tidak menutup mata terjadi juga pada 16 provinsi lainnya.
  2.   Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20 juta yang digadang-gadang disalurkan hingga daerah dan tidak mensyaratkan agunan, pada kenyataannya masih dibebani dengan agunan yang memberatkan.
  3.    Franchise asing tumbuh pesat, KADIN tidak menolak adanya investasi asing di sektor ritel. Namun, tidak ada pengendalian yang jelas ketika vis a vis dengan ritel lokal.
  4.    Kebijakan REDD+ yang menjadikan Indonesia menerima hibah dana sebesar US$1 miliar, sampai sekarang dampaknya belum ada yang dirasakan para pelaku industri di sektor perkebunan.
  5.    Industri pengolahan dan mineral sudah dilarang ekspor bahan mentah, tetapi Kadin belum melihat itikad pemerintah untuk mengembangkan industri di dalam negeri.
  6.    Masih belum jelasnya pengaturan lahan sangat dirasakan sektor perkebunan. Sehingga, perampasan tanah yang menciptakan konflik kepentingan dengan masyarakat masih terjadi, seperti halnya di Desa Mesuji.

Meski demikian, dalam catatan kritis tersebut, KADIN tetap menaruh optimisme menyongsong tahun 2012. Jika tahun lalu adalah perencanaan, hingga dikonsepsikan percepatan pembangunan, KADIN berharap tahun 2012 kedepan merupakan tahun implementasi.

Karena itu kita tetap optimistis, pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dari setiap sektor. Dengan catatan, ada kebijakan fiskal dan moneter yang pas agar industri berkembang.

Catatan Akhir Tahun di Bidang Energi

Sementara itu, catatan akhir tahun mengenai sektor energi dapat ditelaah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang energi. Kebijakan pemerintah dalam bidang energi dinilai selama tahun 2011 ini tidak mendukung sektor industri, karena pemerintah lebih sering menjual gas ke negara lain ketimbang memenuhi pasokan industri dalam negeri.

 Gas banyak sering kali diekspor ke negara tetangga, sementara untuk kebutuhan gas di dalam negeri sangat kekurangan. Artinya pemerintah justru memberikan subsidi bagi industri asing.

Akibat kekurangan pasokan gas setidaknya 53 industri di daerah Sumatera Utara terancam akan bangkrut. Jika kenyataan itu dibiarkan saja, maka angka pengangguran pun akan bertambah, dikarenakan banyak tenaga kerja yang akan menjadi korban PHK.

Tahun 2011 juga merupakan titik perenungan bagi Indonesia agar menghentikan rencan pembangunan PLTN. Setelah bencana ledakan reaktor Fukushima di bulan Maret 2011, Presiden SBY dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Sampai akhir tahun 2011, Indonesia masih sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pemerintah masih menganggap batubara sebagai sumber energi termurah, puluhan PLTU batubara dibangun di seluruh wilayah Indonesia.  Indonesia juga tercatat sebagai negara pengekspor batubara terbesar kedua di  dunia setelah Australia.

Ironisnya, Energi Terbarukan yang merupakan solusi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi terhadap perubahan iklim, justru sangat lambat perkembangannya di Indonesia. Sampai akhir tahun 2011, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi Indonesia masih kurang dari 5%.

Indonesia, sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang paling rentan sekaligus paling tidak siap untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara, termasuk didalamnya Indonesia akan menghadapi dampak yang paling buruk  dari perubahan iklim dibanding yang akan dialami oleh negara-negara lain di dunia.

Terkait dengan harga minyak dunia, mendekati tutup tahun, harga minyak mentah kembali menanjak. Di pasar internasional harga emas hitam itu kini sudah bertengger di atas USD 100 per barel atau tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga itu diprediksi terus berlanjut, mengingat sebagian wilayah dunia sudah memasuki musim dingin. Selain itu, membaiknya perekonomian sejumlah negara turut memacu permintaan energi fosil tersebut.

Bagi negara yang telah menjadi net importer, seperti Indonesia, melambungnya harga minyak mentah tentu sangat memusingkan. Maklum, Indonesia masih mengalokasikan subsidi yang cukup besar untuk BBM dalam anggaran. Lebih parah lagi, produksi minyak RI terus menurun dari tahun ke tahun.

Berdasar catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Januari–Oktober 2011 produksi minyak Indonesia hanya 904 ribu bph. Angka itu jauh dari target 930 ribu barel per hari (bph). Adapun impor produk migas pada periode yang sama mencapai USD 33,604 miliar atau naik drastis daripada periode yang sama tahun lalu USD 21,822 miliar. Dari situ terpotret jelas betapa gawatnya kondisi sektor energi di tanah air.

Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat skema kebijakan energi yang jelas. Rencana pembatasan BBM bersubsidi terus maju mundur tanpa ada keputusan berarti. Sejauh ini pemerintah hanya menargetkan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi harus diputuskan sebelum akhir 2011. Skema itu akan dijalankan dalam bentuk opsi yang diajukan kepada DPR pada akhir Desember 2011.

Ketika bergabung dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lebih dari 30 tahun lalu, Indonesia masih menjadi net exporter dengan produksi 1,6 juta barel. Sedangkan konsumsi satu juta barel per hari (bph). Sejak 2003, posisi Indonesia beralih menjadi net importer karena produksi terus menurun.

Dari sisi anggaran, melambungnya harga minyak dunia tentu berbahaya. Sebab, komponen subsidi BBM dalam anggaran negara masih cukup besar. Jika tak kunjung ada kebijakan yang komprehensif, posisi APBN bakal tidak aman lantaran defisit mengancam. Jika ditengok ke belakang, ada beberapa faktor mengapa produksi energi fosil di Indonesia terus menurun. Pertama, sumur-sumur minyak kian tua dan kering, sehingga tak mampu memberikan hasil optimal. Kedua, ruwetnya regulasi di bidang perminyakan yang kerap tumpang tindih dan tidak pasti. Di samping itu, belum ada sinergi kebijakan energi di Indonesia dengan sektor lain.

Karena itu, pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif. Sebab, ketika ancaman krisis telah berlalu, kini muncul momok baru dari sektor komoditas. Selain minyak, komoditas pertanian dan pertambangan berpotensi memicu instabilitas perekonomian dunia. Mengaca pada tren dunia, salah satu kebijakan energi yang bisa diadopsi adalah resource nationalism.

Kebijakan itu memprioritaskan penggunaan sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Misalnya, mengutamakan produksi gas untuk industri domestik. Lebih baik mengambil kebijakan yang bersifat jangka panjang, karena masalah perminyakan selalu menjadi isu utama di masa mendatang. Melalui kebijakan yang komprehensif, di masa mendatang fluktuasi harga minyak tak akan menimbulkan kekhawatiran.

 

CATATAN AKHIR TAHUN DI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Berakhirnya 2011 menorehkan catatan buram dalam bidang penegakan hukum, yakni pelanggaran hak asasi manusia di kasus Mesuji, dan Bima, Freport Papua. Masalahnya kasus itu, cuma potret mini dari fenomena ‘gunung es’ soal penegakan dan keberpihakan hukum kepada masyarakat. Masyarakat dikalahkan kepentingan korporasi yang dianggap mampu memberikan keuntungan secara ekonomi lebih besar.

Catatan Akhir tahun di Bidang Hukum.

Tahun 2011 dinilai oleh berbagai kalangan pengamat dan kelompok masyarakat sebagai tahun yang penuh pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum demi kepentingan politik penguasa. Sebaliknya, tahun 2012 akan menjadi tahun penentuan bagi penguasa, apakah mereka mampu melanggengkan model pemutarbalikan dan rekayasa fakta hukum pada tahun sebelumnya atau malah terjungkal oleh kekuatan politik yang justru selama ini menjadi koalisi demi persaingan Pemilu 2014.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, jika dirunut, pada 2011 banyak sekali terjadi pemutarbalikan fakta dan rekayasa atas berbagai kasus hukum di negeri ini. Sekadar mencontohkan, Bambang menyebut skandal Bank Century yang belum bisa dituntaskan lewat proses hukum.

Bambang juga menyebut kasus mafia pajak yang ternyata hanya menyeret Gayus Tambunan dan tak juga mampu menyeret petinggi Direktorat Jenderal Pajak hingga perusahaan-perusahaan besar yang memanipulasi pajak.

Kasus hukum lain yang menarik perhatian publik tetapi penyelesaiannya masih dirasakan mengecewakan publik, menurut Bambang, adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sepertinya ada upaya melokalisasi kasus ini hanya pada Nazaruddin dan tak mau menyentuh petinggi-petinggi partai politik yang saat ini berkuasa.

Reformasi Hukum Mandeg

Secara umum di tahun 2011 ini, bidang pemberantasan korupsi justru berada dalam titik nadir. Ditahun 2011 ini ternyata proses penegakan hukum banyak diwarnai oleh adanya beberapa kasus penegak hukum yang terlibat mafia hukum dan mengalami demoralisasi yang semakin parah. Moral penegak hukum di Indonesia (advokat, hakim, polisi, jaksa) mengalami defisit yang luar biasa. Para penegak hukum banyak yang tidak amanah. Kasus hukum dibuat jadi komoditas untuk kepentingan pribadi. Ruang pengadilan makin jauh dari rasa keadilan, apalagi setiap perkara begitu identik dengan transaksi uang.

Penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng kokoh keadilan sekaligus tumpuan para pencari keadilan, malah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela serta melanggar kode etik profesinya. Perbuatan tercela di kalangan penegak hakum mengindikasikan masih adanya oknum hakim yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.

Daftar timbunan penegak hukum yang bermasalah itu menunjukkan persoalan krisis integritas pada lembaga hukum bukan lagi persoalan individual, tapi sudah sistemik. Sistem penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, mental dan moral para penegak hukum khususnya advokat, hakim, polisi dan jaksa masih banyak yang perlu dibenahi. Terlebih lagi di kalangan hakim, jaksa dan polisi pola rekrutmen maupun sistem peradilan juga perlu dilakukan perbaikan mendasar.

Kalau penegak hukum malah menunjukkan perilaku ‘dagang hukum’ itu menandakan reformasi di bidang hukum telah berada di bibir jurang kegagalan. Penegakan hukum di negeri ini seperti berada di tubir jurang kegagalan. Ungkapan kasus yang melanda penegak hukum semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang mesti mengawalnya malah korup dan diisi oknum penegak hukum dengan moral tercela.

Reformasi harus disertai dengan perbaikan mental dan perilaku penegak hukum yang lebih amanah. Defisit moral penegak hukum tak cukup diteriakkan melalu wacana belaka, tetapi diawali dengan terobosan berani dari pemerintah dan Mahkamah Agung.

Jika perlu, karena mafia hukum sudah jadi bencana, maka langkah rekrutan hakim, jaksa dan polisi baru sebagai revolusi pemberangusan mafia hukum adalah pilihan tepat untuk saat ini.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2011 ini, KPK masih dianggap sukses menjadi news maker utama bidang hukum di Indonesia.

Sayangnya, mayoritas KPK menjadi sorotan media bukan karena keberhasilan membongkar kasus korupsi, tetapi lebih karena tersandera kepentingan politis.

Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Jilid 2 Bibit Samad Riyanto bahkan terang-terangan mengungkapkan intervensi itu datang dari berbagai penjuru. Termasuk dari massa, bahkan dari legislatif dan eksekutif.

Jeratan intervensi itupun menyentuh proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Badan Anggaran (Banggar) DPR mogok melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, ketika KPK berencana memeriksa pimpinan mereka terkait dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), September lalu.

Hingga akhirnya, Pimpinan DPR masuk dalam perseteruan KPK VS Banggar ini dengan mengagendakan pemanggilan KPK ke DPR. Namun, KPK tetap bergeming dan menolak hadir dalam pertemuan karena saratnya nuansa intervensi. Kala itu, terlihat bagaimana legislatif berusaha menempatkan KPK sebagai pihak yang bersalah di mata publik dalam mentoknya pembahasan RAPBN 2012.

Jika kita kilas balik ke awal tahun, serangan DPR ke KPK sudah terlihat ketika Komisi III membatalkan rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Januari 2011. Saat itu, Komisi III menolak kehadiran Chandra M Hamzah dan Bibit.

Pengusiran ini didasarkan atas pemahaman Komisi III bahwa pemberian deponering kejaksaan tidak menghilangkan status tersangka keduanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pencekalan Anggodo Widjojo.

Lagi-lagi, anggota dewan itu mengangkat trauma lama, persoalan kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra, yang sempat berujung di KPK hanya tersisa dua orang pimpinan di bidang pencegahan, Haryono Umar dan M Jasin. Proses kriminalisasi dan penyanderaan yang mengganggu kinerja KPK gara-gara persoalan hukum yang diajukan adik kandung Anggoro Widjojo, buron kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan itu, sepanjang medio 2010 lalu.

Padahal sudah jelas, deponering itu bertujuan untuk mengakhiri polemik keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak pengajuan kembali (PK) jaksa atas putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan hukum yang diajukan Anggodo terhadap Surat Keterangan Penghentian Penyidikan (SKPP) untuk Bibit-Chandra, yang awalnya dikeluarkan kejaksaan, mengacu kepada instruksi presiden.

Setelah sepekan lebih menunda RDP, akhirnya Komisi III bersedia bertemu KPK. "Buruknya" niat DPR itu pun akhirnya terbuka di depan mata publik. Dalam RDP itu, terlihat bagaimana DPR menelanjangi KPK soal masalah penindakan, yang ujung-ujungnya mengancam akan memangkas anggaran, jika KPK tidak bersedia mengalah untuk lebih memprioritaskan bidang pencegahan. Upaya terselubung yang bertujuan untuk menumpulkan taji KPK.

Intervensi terhadap independensi KPK tak berhenti sampai di situ. Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, ketika masih buron, sempat melontarkan kicauan bahwa kasusnya merupakan rekayasa yang dilakukan petinggi KPK.

Nazaruddin menyebutkan pernah bertemu Chandra, Haryono, mantan Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja, dan Sekjen KPK Bambang Sapto Pratomo Sunu untuk mambahas kasus.

Dalam pelariannya, Nazaruddin kembali berkicau Ketua KPK Jilid 2 Busyro Muqoddas, Jasin, Juru Bicara KPK Johan Budi, hingga penyidik KPK Roni Tamtama tidak bisa dipercaya karena biasa main kasus di KPK. Pukulan telak yang menjatuhkan citra KPK di mata publik, ketika pengembangan kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berjalan, akhir Juni hingga awal Juli lalu.

Besarnya tekanan publik dan kritik DPR atas independensi KPK akibat tuduhan mantan Bendahara Umum (Bendum) Demokrat itu, memaksa dibentuknya Komite Etik KPK secara resmi 26 Juli 2011, dengan formasi awal Ketua Abdullah Hehamahua, anggota Ketua KPK Busyro Muqoddas, Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, penasihat KPK Said Zainal Abidin, serta dari unsur masyarakat Marjono Reksodiputro dan Sjahrudin Rasul.

Namun, publik kembali menentang karena adanya nama Busyro dan Haryono sebagai pihak yang juga disebut Nazaruddin terlibat, akan mempengaruhi kualitas kinerja tim komite etik. Akhirnya, kedua nama itu dibuang dan digantikan Syafii Ma'arif dan pakar hukum Nono Anwar Makarim. Tim ini pun akhirnya mulai bekerja sejak 1 Agustus.

Selama 2 bulan lebih tim bekerja, berhasil ditemukan fakta yang kembali membuat publik tercengang. Tuduhan Nazaruddin terkesan ada benarnya. Pasalnya, Chandra ternyata memang pernah berkunjung ke rumah mantan anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat itu lebih dari satu kali.

Wakil Ketua Bidang Penindakan itu juga mengakui pernah bertemu dengan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum dan berteman baik dengan politikus Demokrat Saan Mustofa, nama yang kerap disebut Nazar terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Dalam pemeriksaan tim etik, Chandra berkilah pertemuan di rumah Nazaruddin itu tidak pernah membahas masalah kasus.

Pertemuan itu pun terjadi pertengahan 2010, sebelum Anas menjadi Ketua Umum Demokrat. Saat itu, Chandra hanya bercerita soal kasus kriminalisasi yang dialaminya bersama Bibit. Mereka juga tidak pernah berinteraksi lagi setelah itu. 

Fakta yang sama soal pertemuan antara Nazaruddin dengan Haryono dan Sekjen KPK Bambang Sapto juga terbukti benar. Pertemuan pertama ketiganya berlangsung di kediaman Nazaruddin untuk membahas masalah anggaran KPK akhir 2010 lalu.

Terakhir, sebelum menjadi tersangka, Nazaruddin kembali mengundang kedua pejabat KPK itu ketika awal kasus suap Sesmenpora ini mulai mencuat, dengan dalih akan membahas anggaran. Namun, ketika Nazaruddin mulai mengangkat soal kasus suap, Haryono langsung meninggal lokasi. Keesokan harinya, Haryono juga melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan lainnya dalam rapat pagi di KPK.

Akhirnya waktu pengumuman hasil Komite Etik KPK atas tuduhan Nazaruddin tiba, 5 Oktober 2010. Namun, hasil yang diumumkan jauh dari perkiraan hiruk-pikuk pemberitaan media selama ini. Tim Etik menyatakan kedelapan nama terperiksa itu secara umum tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik KPK.

Rinciannya, ketujuh anggota Tim Etik dengan suara bulat menyatakan Busyro, Jasin, Johan Budi, dan Roni sama sekali tidak bersalah. Untuk Chandra, Haryono, Ade Rahardja, dan Bambang Sapto, empat anggota etik menyatakan tidak bersalah, sedangkan tiga lainnya menyatakan mereka melakukan pelanggaran ringan kode etik. Tim Komite Etik hanya berpesan kepada keempat petinggi KPK itu untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku.

KPK Jilid III

Nasib Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja, empat pimpinan KPK Periode 2011-2015 juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Mereka harus menjadi bagian dari panggung drama lembaga legislatif sebelum akhirnya terpilih sebagaipendekar antikorupsi baru pada 2 Desember lalu.

Bersama empat calon pimpinan KPK hasil saringan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai mantan Menkumham Patrialis Akbar, Samad dkk harus menunggu selama lebih dari tiga bulan hingga akhirnya diproses di DPR. Pasalnya, Komisi III baru mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan pertama kali 28 November, meskipun kedelapan calon itu sudah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR sejak 18 Agustus lalu.

Padahal, berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 maka, DPR wajib memilih 4 dari 8 calon yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dalam jangka waktu maksimal 30 hari, Presiden menetapkan 4 pimpinan KPK terpilih.

Molornya proses di DPR ini terjadi karena tarik ulur kepentingan di DPR untuk mempertahankan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK atau tidak. Ketua KPK transisi yang dipilih menggantikan Antasari Azhar itu tampaknya tidak mau "kompromi" dengan para politisi maling di Senayan yang melakukan korupsi.


Setidaknya dari 2 kasus yang terbongkar baru-baru ini membidik langsung jantung kekuasaan politik di Senayan menguatkan indikasi ini, yaitu kasus suap Wisma Atlet dan 34 perkara lainnya yang melibatkan Nazaruddin, serta suap Kemenakertrans tentang alokasi anggaran untuk 19 daerah transmigrasi dengan nilai proyek Rp 500 miliar yang menyasar banggar DPR.

Oleh karena itu, sikap aneh para politisi yang berani melawan UU KPK dan Putusan MK dan ingin mengembalikan 8 nama yang sudah dipilih Pansel, dan ngotot tetap minta 10 nama, wajar menjadi pertanyaan publik ketika itu. Apalagi KPK akan mengalami kekosongan kepemimpinan, jika hingga 17 Desember lalu, para pimpinan baru belum juga terpilih.

Untung saja kekhawatiran publik ini tidak terealisasi. Ketua KPK Abramah Samad dkk bisa dilantik tepat waktu 16 Desember lalu, dan sudah mulai aktif bekerja di KPK sejak 19 Desember.

Meski demikian, jika melihat proses penjaringan keempat nama di Komisi III lalu, kesan politis tetap tidak bisa dihilangkan. Bayangkan, saja nama Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, yang terkenal sebagai manusia tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi tidak lolos.

Begitupula nasib mantan Kepala PPATK Yunus Husein, yang digadang-gadang sebagai andalan dalam penelusuran pratik pencucian uang dan kejahatan perbankan juga tidak terpilih, hanya karena dijagokan oleh Partai Demokrat, sebagai partai pemerintah.

Artinya, potensi KPK Jilid 3 akan kembali menjadi bulan-bulan kepentingan politik di DPR seperti yang dialami pendahulunya sangat mungkin terulang. Untuk itu, menarik menunggu realisasi janji keempat pimpinan baru KPK yang selama proses seleksi kerap mengumbar integritas dan keberanian untuk membongkar kasus besar tanpa mau terpengaruh intervensi politik apapun.

Janji yang salah satunya diungkapkan Samad, Ketua KPK termuda dalam sejarah, dengan memasang target jika dalam satu tahun ke depan tidak berhasil membongkar kasus korupsi besar, dirinya akan mundur dari KPK memilih pulang kampung.

Kasus Freeport, Mesuji & Surat Palsu MK Jadi Catatan Buruk Kinerja Polri

Selain catatan tentang eksostensi KPK sepanjang tahun 2011, catatan mengenai kinerja Polisi terkait penegakan hukum juga mengemuka.  

Kinerja kepolisian di tahun 2011 menunjukkan grafik peningkatan positif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikatornya adalah terbukti Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan sejumlah kasus kriminal besar lainnya.

Dari perspektif politik, di sepanjang 2011, Polri terlihat cukup netral. Netralitas tersebut terlihat dari sistem pengamanan yang dilakukan Polri dalam berbagai perhelatan pemilukada di sejumlah daerah. Meski dalam pengamanan pemilukada tersebut, polisi terkadang lengah dalam pendeteksian dini dari intelijen yang kurang maksimal, sehingga proses pemilukada sering diwarnai konflik dan anarkis.

Dengan adanya kasus-kasus bentrokan polisi dengan rakyat di berbagai tempat, seperti di Freeport Mesuji maupun tempat lain, persepsi masyarakat terhadap Polri menjadi negatif. Pemihakan yang berlebihan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan polisi-polisi yang bertugas di lokasi-lokasi pertambangan dan perkebunan membuat Polri tidak profesional dan tidak proporsional.

Kekecewaan masyarakat terlihat ketika Polri tidak serius mengungkap kasus-kasus di institusi negara, seperti kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), kasus KPU yang melibatkan Ketua KPU, dan lain-lain. Sikap lamban juga diperlihatkan polisi dalam menangani kasus pembantaian orang utan dan kasus ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara.

Dari evaluasi 2011 ini dapat disimpulkan bahwa prospek penegakan hukum 2012 yang akan dilakukan Polri diperkirakan belum banyak berubah. Sebab,  proses reformasi Polri masih berjalan lamban. Di sisi lain Polri masih mempertahankan pola-pola lama, yakni tidak transparan dan diskriminatif. Orang kecil dengan kasus kecil sangat cepat ditangani polisi, sedangkan orang besar dengan kasus besar sangat lamban diproses polisi.

Selain itu, khususnya masalah kriminal di Ibu kota, diharapkan pada tahun 2012 mendatang Kapolri lebih memperhatikan kinerja kepolisian di Jakarta yang belakang ini kian rawan dengan maraknya peristiwa kriminal. Kapolri perlu juga memperhatikan hilangnya patroli dari tempat-tempat rawan dan strategis di kota-kota besar terutama Jakarta.

Jajaran Polisi Lalulintas pun menurutnya perlu mendapat pengawasan ekstra ketat dari ulah sejumlah oknum yang melakukan penjebakan-penjebakan di jalan raya. Lalulintas harus terus menerus dibenahi, mengingat lalulintas adalah etalase Polri, sementara kemacetan di kota-kota besar makin parah, seperti tidak ada upaya maksimal dari polisi untuk menanganinya.

Selain itu, Aparat Kepolisian juga Masih tetap dominan sebagai Pelanggar HAM. Sepanjang tahun ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat telah terjadi 19 kasus penyiksaan. ELSAM mencatat, polisi dan TNI sebagai pelaku penyiksaan yang paling dominan di sepanjang tahun 2011. Polisi/TNI tercatat sebanyak pelaku penyiksaan dengan 16 kasus.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang tahun 2011 diindetifikasi diproduksi oleh faktor kebijakan mengenai hak asasi manusia.

Ditingkat Nasional, munculnya kebijakan-kebijakan yang kembali bercorak represif, di level daerah, muncul berbagai macam kebijakan pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang dianggap secara diskriminatif melanggar HAM.

Sementara kasus-kasus lainnya terkait dengan kasus sengketa lahan yang masih sangat tinggi (data pengaduan komnas mencapai 600-an). Kemudian terkait juga dengan kasus-kasus penyiksaan ataupun kekerasan oleh aparat, masih terus berlangsung dan juga penegakan hukum yang dirasakan masyarakat sangat diskriminatif yang dilakukan oleh institusi-institusi peradilan yang belum mampu menyelesaikan sejumlah kasus secara berkeadilan terhadap berbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan korban.

Khusus kasus-kasus yang berbasiskan kepada keyakinan dan kasus lahan, diharapkan negara merespon berbagai peristiwa ini, satu mekanisme untuk menyelesaikan, memberikan pemulihan kepada korban, dan juga bagaimana mencegah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa tersebut terulang.

Di Papua kasus pelanggaran HAM intensitasnya sangat tinggi. Tahun 2010 masyarakat pernah dihebohkan dengan satu video yang mempertontonkan adanya penyiksaan. Di tahun 2011 ini juga ada satu peristiwa penyiksaan terhadap Charles Mali, yang menyebabkan dia meninggal yang dilakukan oleh TNI. Sementara di tempat-tempat yang lain, polisi juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam konteks menggali informasi untuk mengungkap kejahatan tapi masih dengan cara-cara kekerasan.

Untuk kasus Papua, disinyalir pelanggaran HAM terjadi karena masih ada anggapan terkait dengan ekspresi politik oleh rakyat Papua. Sehingga pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua itu, kemudian berkorelasi pada kerasnya tindakan aparat terhadap warga. Selain itu, terkait dengan otonomi daerah, sebenarnya tidak ada korelasi langsung terhadap berbagai peristiwa di Papua, namun untuk penyiksaan-penyiksaan itu lebih pada perilaku aparat yang masih menggunakan cara-cara lama untuk menggali informasi.

Kasus Papua dengan segala konstelasi politik dan implikasi kasus yang muncul, seperti kasus hasil pemilukada, kasus perburuhan antara PT Freeport dengan para pekerja, dan kasus keamanan serta konflik sparatis, harus menjadi perhatian serius pemerintah kedepan untuk secara kongkrit dibenahi oleh pemerintah dengan berbagai pendekatan.

Selain itu, catatan akhir tahun terkait masalah hukum dan HAM juga diwarnai oleh sejumlah catatan tegas tentang masalah perlindungan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Catatan Akhir Tahun 2011 ini menilai jika Negara, Pemerintah, Masyarakat dan orang Tua telah gagal melindungi anak dari tindak kekerasan.

Fakta ini diperkuat dari hasil analisa data-data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komnas PA, jika angka kekerasan pada tahun 2011 ini menunjukkan trend naik yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan.

Komnas PA, menunjukkan kenaikkan laporan tindak kekerasan yang diterima oleh Divisi Hotline Komnas PA. Untuk jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan 98 % pada tahun 2011 ini, yaitu 2.386 dari 1.234 laporan pada tahun 2010 silam. Begitu juga angka kasus kekerasan seksual meningkat 62,7 % atau 2.508 pada tahun 2011 dibandingkan 2.413 pada tahun 2010.

Trend peningkatan pun terlihat pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2010 hanya 703 kasus, namun tahun 2011 meningkat menjadi 1.851 pada tahun 2011, dimana 89,9 % dari kasus itu berujung pada pemidanaan anak.Begitu juga pada laporan yang berkaitan dengan bayi dibawah lima tahun (balita), semuanya mengalami trend kenaikan, baik itu laporan aborsi, pembuangan bayi oleh orang tuanya hingga penculikan bayi.

Di sisi lain, anak korban gizi buruk pun masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data yang dirilis dari Lembaga Perlindungan Anak di 33 provinsi menujukkan sekitar 10 Juta anak Indonesia kekurangan gizi dan 2 juta diantaranya menjadi korban gizi buruk. Hal ini bisa ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.Angka yang terlibat tawuran atau kekerasan di lingkungan sekolah pun meningkat dratis, dari hanya 128 kasus pada tahun 2010 menjadi 399 kasus pada tahun 2011 dengan 82 orang meninggal dalam tawuran tersebut.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait secara tegas menyatakan jika Negara dan Pemerintah telah gagal menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Keyakinan ini diperkuat karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bergerak pada daerah terpencil, masih banyaak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini membuktikan jika Negara telah gagal menjalankan perannya sebagai implementor UU Perlindungan Anak dan mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat.

Komnas PA akan mengambil peran yang telah dijalankan selama ini dengan merumuskan program yang lebih sistemik, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ tapi pada sosialisasi akan UU Perlindungan Anak dan kewajiban untuk anak dilindungi pada tahun 2012 mendatang,” tandas Arist lagi.

Catatan Akhir tahun di bidang Politik

Banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa sepanjang tahun 2011 ini, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai masih tidak mampu melepaskan diri dari karakter politik kepemimpinan yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang menunjukkan kinerja yang bisa memuaskan harapan rakyat.

Akibat dari gaya kepemimpinan SBY itulah, energi pemerintahan Presiden SBY terkuras habis hanya untuk mengurusi pencitraan dan masalah remeh temeh, ketimbang mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seperti pemberantasan korupsi, stabilisasi harga pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencitaan keamanan. Itu semua menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan SBY- Boediono ditahun-tahun mendatang.

Pramono Anung bahkan menyebut pemerintahan SBY-Boediono di tahun 2011 ini tidak produktif. Hal ini karena terlalu banyak hiruk pikuk, namun masalah tidak terselesaikan. Kasus Century, Gayus, Nazar, Nunun dan banyak persoalan-persoalan besar lainnya itu menjadi salah satu indikator pekerjaan rumah itu.

Hiruk pikuknya luar biasa, namun dari semua hiruk pikuk itu, tak ada satu persoalanpun yang tuntas. Bahkan terkesan tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Persoalan-persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi yang harus diperbaiki bagi kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengurusi stabilitas politik di pemerintahannya, terutama sejak adanya koalisi, justru makin menurun. Hal ini terjadi akibat cara pengelolaan atau manajemen politik Presiden SBY yang mengarah pada pola pragmatisme dan demi keselamatan rezimnya.

Di bidang hukum, kelemahan mendasar pemerintah terlihat ketika Presiden tidak mampu berbuat banyak terkait upaya penegakan supremasi hukum. Retorika SBY terhadap masalah pemberantasan korupsi terkesan hanya menjadi wacana yang tak mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat ketika banyak kader Partai Demokrat terindikasi terlibat skandal korupsi. SBY justru tidak mengambil tindakan apa pun. Padahal, sebagai Ketua Dewan Pembina seharusnya secara internal SBY menghukum kadernya, bukan justru melindunginya.

Publik sebenarnya berharap banyak ketika Presiden melakukan reshufle kabinet Oktober 2011 lalu. Namun kenyataannya, pasca perombakan kabinet tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan kembali menurun drastis ketika hasil prombakan kabinet ternyata tidak memuaskan masyarakat. Bahkan, perombakan yang diyakini akan membawa perubahan pun, di mata publik itu hanya sekadar transaksi politik.

Reshuffle yang dilakukan kemarin bukanlah upaya untuk meningkatkan kenerja pemerintah, melainkan menenangkan partai-partai pendukung atau koalisi. Pram bahkan menilai reshuffle ini justru membuat keributan baru dalam lingkaran partai koalisi.

Tidak produktif dan tertatihnya pemerintahan SBY juga terlihat ketika dalam kasus keamanan dan konflik buruh di Papua, SBY tak cukup sigap menyelesaikan masalah. Ditambah berbagai persoalan dan konflik perbatasan yang tak kunjung terselesaikan dengan baik. Bahkan di akhir tahun ini, Pekerjaan rumah Pemerintahan SBY makin bertambah besar lagi ketika dugaan kasus pelanggaran berat HAM mencuat yang terjadi di Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan yang sudah terekspos melalui video dan sudah dipublikasi ke dunia internasional.

Khusus kasus di Papua, SBY tidak berdaya menangani konflik disana. Sebab Pram menyakini ada campur tangan pihak luar terkait konflik yang berkepanjangan di Provinsi tersebut.

Bahkan Amerika sendiri mempunyai kepentingan. Dengan gampang orang melihat peristiwa ini juga mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Apa yang terjadi di Papua, tentunya tidak berdiri sendiri. Pram menengarai ada pihak di luar NKRI, yang mencoba ambil kentungan yang terjadi di Papua.

Konflik di Papua itu harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Namun jangan diselesaikan dengan kekerasan. Akan lebih baik jika diselesaikan dengan pendekatan humanistik.

Belum lagi kasus skandal politik Bank Century yang diprediksi akan lebih membuat energi pemerintahan SBY semakin terkuras, karena publik berharap banyak agar skandal tersebut terungkap melalui KPK Jilid III. Termasuk pengungkapan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan kasus Cek pelawat Deputi Gubernur BI, Nunun Nurbaety.

Pemerintahan SBY akan memperoleh kembali kepercayaan publik apabila berbagai kasus tersebut secara substansial dapat dituntaskan dengan baik.

Atas kenyataan berbagai persoalan yang tidak tuntas itulah, Presiden SBY diharapkan bertindak konkret pada tahun 2012 dan hingga sisa masa pemerintahannya. Dengan pemberantasan korupsi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, citra dan popularitas Presiden SBY dengan sendirinya menjadi membaik.

Pada akhirnya berbagai masukan dan kritik yang dilakukan oleh pemerintah, DPR maupun kelompok masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini, sejatinya harus dimaknai sebagai dorongan bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja demi memenuhi harapan publik.

Ditengah iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah hyper demokrasi ini, yang diperlukan adalah ketegasan sikap pemimpin dalam mengambil keputusan. Ketegasan sikap kepemimpinan itulah yang sejatinya akan mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintahan SBY.

Catatan di bidang Demokrasi dan Pemerintahan Masih Lemah

Sementara itu, kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang serius dan mendasar. Hal ini terlihat dari lemahnya demokrasi dan pemerintahan.

Ada sejumlah variabel yang menunjukkan kelemahan tersebut. Yakni, pelaksanaan prosedur demokrasi yang minim nilai-nilai demokratis, lemahnya pelaksanaan desentralisasi maupun minimnya akuntabilitas publik terhadap pemerintah. Serta, tumpang tindihnya wewenang dan koordinasi antar instansi lintas sektor dan lintas tingkatan, rendahnya kualitas layanan publik, fenomena kartelisasi partai politik, dan memudarnya integrasi antar daerah dalam berbagai bidang.

Salah satu kegagalan pemerintah pada tahun 2011 ini terlihat pada penanganan masalah otonomi khusus (otsus) Papua dan NAD. Dalam hal ini, penerapan kebijakan otsus masih dinilai belum berhasil. Masih ada persoalan kelembagaan, menyangkut pemakaian tujuan kebijakan, regulasi, keuangan, sumber daya manusia, dan koordinasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, penguatan demokrasi yang tidak diimbangi dengan penguatan institusi negara hanya akan menyebabkan pergolakan dalam masyarakat. Negara harus mampu mengelola demokratisasi dengan baik untuk menghindari aktualisasi demokrasi yang destruktif.

Berbagai kasus pelanggaran HAM menjadi salah satu permasalahan serius dan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintahan saat ini. Hal tersebut terjadinya karena negara tidak hadir dan menjalankan fungsinya secara tepat.

Dalam rangka menciptakan demokrasi dan pemerintahan yang baik, Demokrasi juga harus menghasilkan produk perundangan dan kebijakan publik yang akomodatif terhadap kearifan lokal. Perlu ada perspektif kekhasan daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian ada adopsi terhadap budaya setempat sehingga demokrasi berakar kuat dan kokoh sehingga diharapkan akan tercipta good and clean government.

Banyak hal yang dapat dicatat dari politik kita pada 2011. Yakni pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih sebatas penataan teknis demokrasi prosedural dan seolah-olah jauh dari persoalan substansial. Berbagai kasus selama ini mencatat, kekerasankekerasan politik masih sering terjadi, sikap dan aksi diskriminasi, serta kasus-kasus korupsi yang menghiasi lembaran surat kabar kita, tentu mengonfirmasikan betapa masih bermasalahnya kualitas demokrasi kita.

Pada perspektif makro, fokus perhatian kita seyogianya pada adanya gejolak sosial dan politik yang terjadi di Papua yang merebak pada 2011 ini. Kasus Papua bagaimanapun pertaruhan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga dengan gejolak politik lokal,khususnya di Aceh, harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak memunculkan konflik politik yang fatal.

Secara prosedural, demokrasi kita masih menjumpai banyak soal teknis antara lain membuat para anggota DPR sibuk merumuskan kembali semua UU bidang politik. Penyusunan atau penataulangan prosedur demokrasi politik memang banyak pilihan, dan memungkinkan kekuatan-kekuatan politik yang kuat dominan.

Perbedaan kepentingan itu biasa dalam politik, tetapi kita dihadapkan pada persoalan yang selalu berulang. Misalnya, secara praktis-pragmatis fraksi-fraksi di DPR bertele- tele dalam menentukan besaran angka parliamentary threshold (PT).

Dinamika politik elektoral 2011 berakhir dengan pengumuman Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bahwa hasil verifikasi partai politik yang memperoleh status badan hukum hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos dari 14 partai yang mendaftar.

Ini artinya, jumlah partai baru tidak bertambah signifikan. Walaupun demikian, bukan berarti kompetisi politik tidak akan ramai. Berbagai diskusi dan protes tentang siaransiaran iklan partai itu di stasiun televisi milik pendiri ormas NasDem merupakan satu potret dari banyak hal yang diperkirakan membuat dinamika politik elektoral semakin ramai.

Pada 2012 juga merupakan awal dari ujian hubungan tokoh dan partai. Ketika Partai Serikat Independen (SRI) tidak lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, nasib Sri Mulyani sebagai bakal capres semakin tak menentu. Peluang untuk hadir memang masih begitu terbuka,namun pengikutnya masih perlu berjuang ekstrakeras untuk mencantolkan pada partai-partai politik peserta pemilu kelak.

Politik Pemerintahan

Dalam politik pemerintahan, publik juga disuguhi berbagai persoalan teknis yang tampak dramatis.Pada 2011 ini ada reshuffle kabinet,peristiwa politik yang juga selalu berulang. Walaupun reshuffle hakikatnya urusan presiden, prosesnya cukup menyita perhatian, dan sayangnya berakhir dengan antiklimaks.Pertimbangan politik tampak lebih menonjol dalam reshuffle kabinet yang lalu.

Hingga penghujung 2011 ini kinerja kabinet baru belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Ini tentu dapat menggoyahkan harapan bahwa kabinet akan dapat bekerja secara lebih optimal ketimbang sebelumnya. Apalagi, kompetisi politik diasumsikan semakin menguat pada 2012 hingga 2014.

Apakah konsentrasi kabinet tidak memudar manakala fokus menteri- menterinya ke 2014? Hatta Rajasa misalnya, menko perekonomian yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, telah didorong partainya sebagai calon presiden (capres).Di Partai Golkar,nama Aburizal Bakrie, sang ketua umum, juga menduduki ranking satu capres.

Partai-partai lain yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pemerintahan tampak sudah ancang-ancang ke 2014,walaupun Partai Demokrat belum mau mewacanakan siapa capres mereka. Soliditas Setgab pada 2011 telah diuji oleh beberapa hal yang membuat mereka harus memutuskan,di tengah kepentingan politik beragam.

Pada 2012 tantangan Setgab diperkirakan semakin kompleks dan rumit sehingga manajemen pengelolaan Setgab juga akan semakin longgar.Kecuali, manakala reward and punishment diterapkan secara sungguhsungguh oleh Presiden SBY.

Sisi Oposisi Politik

Masa depan politik pemerintah secara khusus memang ditentukan oleh soliditas Setgab dan dinamika politik DPR. Sejak tampil dan terbentuk kabinet pemerintahan, oposisi formal tidak signifikan. Kasus Bank Century di DPR memang memukul telak politik pemerintah, karena kubu oposisi ternyata memperoleh dukungan signifikan partai-partai propemerintah. Kasus itu anomali.

Dalam banyak kasus oposisi formal yakni terutama PDIP, juga Hanura dan dalam batasbatas tertentu juga Gerindra, masih belum efektif sebagai kekuatan penekan. Oposisi PDIP cenderung susah dipahami dalam kerangka oposisi politik yang efektif.Konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas menghasilkan corak kepolitikan PDIP yang terkesan hanya tampil setengah hati dalam beroposisi.

Hanura tampak lebih konsisten, tapi kekuatan kursinya sedikit. Sementara Gerindra, walaupun dalam banyak kasus kritis, terkesan sangat hati-hati menjaga hubungan dengan pemerintah. Dari sisi ini diperkirakan tidak akan ada perubahan gaya beroposisi pada 2012. Masa depan politik pemerintahan juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar dinamika politik formal.

Tekanan-tekanan protes yang terus-menerus mengemuka dalam banyak isu pada 2011 tampaknya tidak akan mereda pada 2012. Pada 2011 ditutup oleh aksi bunuh diri aktivis Sondang Hutagalung. Meskipun konteksnya sangat lain dengan Bouazizi di Tunisia yang mengobarkan Arab Spring itu, kelompok-kelompok oposisi jalanan luar parlemen kelihatan seperti memperoleh bahan bakar baru.

Tekanan-tekanan berbagai kelompok kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang sedang diproses juga diperkirakan masih akan tetap semarak pada 2012. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik bulan ini, ujian pertama mereka adalah menangani kasus-kasus korupsi politik.

Kisah kasus Bank Century mungkin akan berlanjut dengan kejutan-kejutan. Juga, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya politisi-politisi yang kasusnya ditangani KPK. Gebrakan para pendekar antikorupsi pada 2012 kemungkinan besar akan membuat situasi politik semakin menghangat, walaupun penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik.

 

 

 

 



>